Merdeka.com - Kepala Kantor Pos Garut, Depi Darpian menyebut bahwa pihaknya menduga ada penyelewengan dalam pembagian bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng. Dugaan tersebut diketahuinya saat pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyaluran BLT.

Depi mengatakan bahwa awalnya saat melakukan monitoring dan evaluasi di Desa Sarimukti, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat ia menerima informasi dari petugas dan warga yang menyatakan bahwa bantuan diterima hanya uang Rp300 ribu dan beras 17 kilogram.

Bila mengacu pada aturan yang dikeluarkan pemerintah, BLT minyak goreng yang seharusnya diterima keluarga penerima manfaat (KPM) adalah Rp500 ribu tanpa potongan apapun karena mekanisme pembeliannya kemudian dibebaskan kepada penerimanya.

"Kebetulan saat kami mendatangi desa Sarimukti, kok temuannya seperti ini, jelas ini menyalahi aturan," kata Depi.

Temuan dugaan penyelewengan BLT itu, menurutnya bisa menjadi catatan agar kedepannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejak awal pun pihaknya selalu menekankan agar bantuan diberikan sesuai aturan yang berlaku.

"Untuk menghindari temuan serupa, kami akan menurunkan petugas khusus dari Kantor Pos Garut melakukan evaluasi terhadap seluruh bantuan yang akan dibagikan kepada seluruh KPM. Kalau nanti masih ada pemotongan lagi, kami akan cut (putus) dan seluruh pembayaran dialihkan di kantor pos Kecamatan atau kami jadwal ulang agar bantuan seluruhnya diterima masyarakat dengan utuh," katanya.

Sementara itu, pendamping tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Pasirwangi, Imas Siti Qonaah menyebut bahwa beras beras yang dibagikan kepada KPM BLT berkualitas rendah. Kondisi tersebut pun sempat dikeluhkan oleh banyak KPM karena seharusnya beras yang diterima adalah premium.

Setiap KPM yang menerima BLT, disebutnya memang mendapatkan kupon penukaran beras yang dibagikan oleh pihak desa. "Nantinya mereka ini disuruh mengambil beras di dekat kantor desa. Ini ada indikasi diarahkan," sebutnya.