Merdeka.com - Pemerintah memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) untuk rakyat miskin sebagai konpensasi kenaikan BBM. Besarnya Rp 150.000 per bulan. Tak jauh berbeda, periode lalu pemerintah memberikan bantuan langsung tunai alias BLT.

Banyak penyimpangan BLT di lapangan. Jika di Jakarta korupsi proyek dilakukan anggota DPR, menteri dan pejabat sekelas dirjen, maka BLT adalah 'jatah' korupsi para pejabat kecil. Lurah, kepala desa, sekretaris desa, tega menyunat dana BLT yang besarnya tak seberapa. Korupsi di Indonesia memang sudah mengakar.

Plh Kepala Desa (Kades) Karang Harja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Nurahdiat Bin Warja, ditangkap jaksa karena korupsi BLT. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karang Harja, Nurjen dan Kaur Keuangan Desa Karang Harja, Kusnani, juga ditangkap.

"Bersama Kades Ujang Bustaman. Ketiganya, ikut membuat kesepakatan untuk mencairkan dan mengumpulkan dana BLT. Kemudian, membagikan kepada yang tidak berhak," terang Kepala Kejari Cikarang Undang Mugopal tahun 2010 lalu.

Dana BLT dari pemerintah yang dikucurkan ke desa itu Rp 306.400.000 dan yang diduga diselewengkan Rp 210.650.000. Berarti lebih dari 60 persen masuk kantong pribadi, sementara rakyat miskin gigit jari.

Banyak kasus serupa. Di Bojonegoro, Jawa Timur, Kepala Desa (Kades) Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Ngatmo divonis dua tahun penjara. Ngatmo terbukti menyunat dana BLT yang besarnya cuma Rp 48 juta.

Akankah kasus BLT ini terulang kembali di era BLSM?

Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah termasuk yang paling keras mengkritik BLSM. Fahri menjelaskan, pembagian BLSM secara tunai rawan praktik korupsi kolusi (KKN). Tak menutup kemungkinan, besaran BLSM Rp 150 ribu yang seharusnya sampai utuh di tangan rakyat miskin yang membutuhkan, dipotong ataupun ditilep tanpa sebab dan tak diketahui.

"Anda sadar enggak sih membagi uang. Bagi uang begini (sambil nunjukkin uang kertas Rp 100 ribu) langsung cash, ini kan rawan. Bayangkan aparatur bagi uang, karena ini sudah jadi uang (dia keluarkan lagi uang Rp 100 ribu dari kantong). Kan bahaya kalau satu saya simpan," terang Fahri.

Sementara itu Menko Kesra Agung Laksono menjelaskan BLSM sudah disempurnakan. Dia mengklaim bantuan itu akan tepat sasaran. Ada kartu perlindungan sosial yang dibagikan pada 15,5 juta rumah tangga sederhana.

"Dulu pakai kupon sering diijonkan. Sekarang kartu ada nomor kartu keluarga dan card readernya," jelas Agung di Istana kemarin.