Merdeka.com - Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menyatakan, pihaknya mendeteksi Kelompok Separatis Papua (KSP) berniat memanfaatkan acara Pekan Olaharga Nasional (PON) 2021 untuk menciptakan instabilitas di tanah Papua dan menarik perhatian dunia.

Teddy menyebut, pihak lain yang juga terlibat dengan rencana tersebut adalah Veronica Koman dan Benny Wenda.

"Terdeteksi pula KSP bermaksud memanfaatkan pelaksanaan PON XX 2021 untuk ciptakan instabilitas, untuk menarik perhatian dunia, antara lain Veronica Koman dan Benny Wenda di luar negeri," kata Teddy di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (27/5).

Oleh karena itu, Teddy menyatakan pihaknya merekomendasikan revisi UU Otsus Papua segera diselesaikan sebelum pelaksanaan PON XX di Papua.

"Amandemen UU Otsus untuk disegerakan agar tidak bersamaan dengan kegiatan PON ke-20 di Papua," kata Teddy.

Selain itu, Teddy menyebut pihaknya tidak hanya mendeteksi adanya kegiatan KSP kelompok bersenjata, melainkan juga ada dua front lain yang aktif menggalang pelaksanaan referendum di Papua, yakni front politik dan front klandestin.

Gangguan keamanan di Papua saat ini, lanjut Teddy, sengaja dirancang untuk menutupi tindak penyalahgunaan dan penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) Papua.

"BIN mendeteksi bahwa gangguan keamanan dirancang untuk menciptakan situasi yang mencekam sebagai salah satu strategi menutupi tindak penyalahgunaan dan penyelewengan dana otsus selama ini," katanya.

Sementara itu, mengutip akun twitter @VeronicaKoman, menyebut telah dijadikan kambing hitam atas inkompetensi kinerja pemerintah.

"BIN tuduh saya memanfaatkan PON untuk menciptakan instabilitas. Analisa intelijen BIN sendiri yang bapuk: masa mau bikin PON di wilayah konflik?? Saya cuma pernah *satu kali* komentar soal PON—itu pun awal tahun lalu. Lagi-lagi saya jadi kambing hitam inkompetensi pemerintah!" tulis Veronica seperti dikutip merdeka.com.

Selanjutnya, Veronica juga menyebut bahwa MRP atau Majelis Rakyat Papua merupakan produk Otsus.

"Kalo analisa BIN saja menempatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai pendukung separatis, jadi kalian semua garong tu lagi ngapain mau perpanjang Otsus?? MRP itu produk Otsus!!!"

Tak hanya itu, Veronica kembali mengunggah status jika selama ini Pemerintah Pusat diberikan analisa yang belepotan oleh BIN.

"Asal tahu saja, kelompok pro-referendum tidak mau mengakui MRP persis karena MRP itu produk Otsus. Sekarang BIN malah menempatkan MRP sebagai pendukung separatis. BIN bapuk bener nih. Pusat dibisikinnya pake analisa blepotan kek gini, pantesan kalo ambil kebijakan salah mulu!"

"Rapat Pansus Otsus DPR hari Senin mendatang akan dilakukan secara tertutup. Sudah tidak ada MRP, tertutup pula. Jangan klaim ada partisipasi rakyat Papua di situ! UU Otsus 2001 dipaksakan ke rakyat Papua, perpanjangannya tahun ini pun sama saja. DIPAKSAKAN."

Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber : Liputan6.com

Baca juga:
BNPT Tetapkan 5 Nama dalam Daftar Terduga Teroris di Papua-Papua Barat
Panglima dan Kapolri Beri Arahan Khusus ke Anggota Bertugas di Papua
CEK FAKTA: Hoaks, Kabar Gubernur Papua Meninggal Dunia
Menko Polhukam: Kita Ajak Dialog Tokoh untuk Jaga Perdamaian Papua
Menko Polhukam: 92 Persen Masyarakat Papua Pro NKRI
Tepis Isu Jawasentris, Wapres Lantik 500 Putra Putri Terbaik Papua Bekerja di BUMN
Gubernur Papua Lukas Enembe Jalani Pengobatan di Singapura