Merdeka.com - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan tawuran antarpelajar bukan lagi soal kenakalan remaja. Melainkan sebuah tindak kriminal yang harus diproses secara hukum.

"Kami mendukung langkah kepolisian untuk bertindak tegas dengan melakukan proses hukum, agar memberi efek jera," kata Bima Arya, Senin (27/1).

Bima Arya mengumpulkan seluruh kepala sekolah se-Kota Bogor di Balai Kota Bogor hari ini. Bima berkoordinasi dengan kepala sekolah agar setiap tawuran diusut polisi.

Dia juga meminta Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat memberi pengawasan lebih kepada sekolah-sekolah yang menjadi langganan tawuran.

"Pemkot Bogor akan merekomendasikan Gubernur Jawa Barat, agar meminta KCD memberi atensi lebih untuk sekolah langganan tawuran. Seperti punishment dan pembinaan," tegasnya.

Bima juga meminta KCD memaksimalkan kembali fungsi satgas pelajar. Karena SMA/SMK berada di bawah naungan Pemprov Jabar, sekaligus menguatkan pembinaan pada pelajar lewat komite sekolah.

Dia juga akan menggalakkan kembali Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum. Sehingga, selain kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja pun bisa menindak para pelajar itu.

"Siapapun yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan warga ada sanksinya. Baik kurungan maupun dengan denda. Jadi ada versi polisi dan versi pemkot," ujar Bima.

Bima juga akan membentuk tim siber khusus bersama Polresta Bogor Kota untuk memantau segala tindak tanduk pengkoordinasian ajakan tawuran lewat media sosial.

Aksi tawuran antarpelajar terjadi pada Sabtu (25/1) dini hari. Yakni di Jalan RE Martadinata, Kecamatan Bogor Tengah dan Jalan Pangeran Ashogiri, Kecamatan Bogor Utara.

Saat tawuran di Jalan RE Martadinata, seorang pelajar berinisial DA (17) meregang nyawa akibat sabetan senjata tajam. Sementara di Jalan Pangeran Ashogiri, LI (16) mengalami luka bacok di bagian punggung dan pinggul.