Merdeka.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengungkap temuan rumah sakit (RS) yang mengajukan klaim pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai miliaran rupiah. Padahal, RS tersebut tidak memiliki pasien.

Menanggapi hal itu, Pakar Kesehatan, Hermawan Saputra mengatakan, potensi fraud (kecurangan) oleh manajemen rumah sakit pasti ada dalam proses klaim biaya BPJS Kesehatan.

"Potensi fraud di rumah sakit ada saja. Jadi memang kalau kita menyebut kecurangan mungkin ada potensi kecurangan," ungkap Hermawan kepada merdeka.com, Jumat (7/4).

Hermawan mengatakan, RS yang mengklaim tagihan BPJS hingga miliaran rupiah ke pemerintah adalah hal biasa. Apalagi ketika pandemi Covid-19.

"Tapi, kalau rumah sakit mengajukan klaim miliaran ke BPJS itu sebenarnya biasa saja. Dalam arti banyak rumah sakit tentu sesuai kelas rumah saja dan cakupan layanan BPJS memang bisa saja sampai miliaran. Apalagi waktu Covid kemarin," sambungnya.

Rumah Sakit Mana?

Dia mengingatkan, perlu melihat rumah sakit yang dimaksud dalam pernyataan Direktur Utama BPJS tersebut. "Itu tentu harus kita lihat, seperti apa rumah sakit tersebut dan rumah sakit mana yang tidak ada pasien itu," katanya.

Di sisi lain, Hermawan juga mengkritik pengelolaan dana BPJS yang kerap kali menyulitkan pihak rumah sakit yang bekerja sama. Misalnya dalam hal pencairan dana yang kerap kali telat.

"Jadi secara umum rumah sakit juga banyak yang memang merasa membutuhkan dicairkan segera. Karena klaim BPJS itu beberapa waktu tertunda. Ada verifikasi lanjutan, ada yang sudah lengkap, ada yang perlu diverifikasi, dan seterusnya.

Hermawan pun penasaran, rumah sakit apa yang mengklaim tagihan BPJS Kesehatan hingga miliaran rupiah. Namun, tidak ada pasiennya.

"Jadi sesuatu yang harus dilihat seperti apa rumah sakitnya, kelas apa pelayanannya? Kasus-kasus apa yang diklaim?" tutupnya.

Curhat Dirut BPJS Kesehatan

Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengungkapkan, ada manajemen rumah sakit di Indonesia yang mengajukan klaim pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai miliaran rupiah. Padahal, rumah sakit tersebut tidak memiliki pasien.

"Contoh di sebuah rumah sakit, tagihannya sampai miliaran rupiah, tapi enggak ada pasiennya," kata Ghufron Mukti usai Konferensi Pers Pelayanan JKN Saat Libur Lebaran 2023 di Jakarta, Kamis (6/4).

Ghufron tidak menyampaikan nama maupun domisili rumah sakit yang dimaksud. Ghufron mengungkapkan hal ini untuk menjawab masih adanya pengelola rumah sakit yang masih melakukan perbuatan curang (fraud) dengan cara memanipulasi tagihan kepada dana JKN.

Kejadian itu diketahui Ghufron berkat implementasi sistem terbaru yang dikembangkan BPJS Kesehatan dalam memantau potensi fraud di tengah perbaikan situasi keuangan BPJS Kesehatan sejak 2021.

Keuangan BPJS

Seperti diketahui, keuangan BPJS Kesehatan mengalami surplus terhitung sejak 2021. Kondisi ini terlihat dari aset berisi dana jaminan sosial kesehatan yang tercatat sebesar Rp38,76 triliun, lalu kenaikannya berlanjut hingga 2022 menjadi sebesar Rp56,51 triliun.

"Kami bikin sistem baru, walau pun belum optimal, tapi beberapa kami bisa tangkap ada fraud, sistem antifraud kami sudah bekerja," katanya, dilansir dari Antara.

Terhadap pelaku kecurangan, kata Ghufron, BPJS Kesehatan mengambil sikap tegas dengan memutus kerja sama pelayanan pasien JKN di rumah sakit terkait.

"Kalau berbuat curang, kami tidak perpanjang atau kasih surat peringatan. Kami tidak perpanjang kerja sama melalui koordinasi bersama dinas kesehatan, tim kendali mutu dan biaya, dengan dokter spesialis," katanya.

Reporter Magang: Alya Fathinah