Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap pemerintah pusat turut menganggarkan biaya Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 yang mencapai Rp 3 triliun. Pemprov Jabar keberatan jika biaya sebesar itu harus ditanggung APBD Jabar.

"Saya sepakat bagaimana pilkada (pilgub) dianggarkan APBN plus APBD. Ajuan Pilgub Rp 3 triliun. Untuk PON saja harus Rp 3,1 triliun. Saya sependapat itu harus didukung APBN," kata Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, di Gedung Sate, Bandung, Senin (18/4).

Hal itu diungkapkan Deddy di sela rapat kerja dengan DPD terkait Pemekaran Daerah dan Pilkada. Dia mengungkapkan, Pilgub Jabar 2013 anggarannya mencapai Rp 1,3 triliun untuk dua putaran.

Tahun 2018 mendatang, Jabar juga akan menggelar Pilgub dengan anggaran sekitar Rp 3 triliun. Anggaran tersebut untuk penyelenggaraan Pilgub, pengadaan alat peraga, surat suara dan lainnya.

"Kita rencanakan bagaimana APBN masuk plus APBD," ujarnya. "Itu harus evaluasi, bagaimana pusat turut membiayai itu. Provinsi berat."

Dia mengatakan, saat ini Pemprov Jabar banyak menguras APBD untuk berbagai program. Tahun ini, APBD Jabar banyak dipakai membiayai PON Jabar. Tahun depan Pemprov Jabar berencana mengambil alih pengelolaan SMA/SMK.

Dampak pengambilalihan SMA/SMK tersebut membuat Jabar memerlukan ruang kelas atau sekolah baru. Dampak lainnya, Pemprov Jabar harus membayar tunjangan bagi guru.

Saat ini Pemprov Jabar menanggung 13 ribu guru. Dengan adanya pengambilalihan SMA/SMK maka ada 29 ribu guru yang harus dibayar. Sementara honor guru juga harus dinaikkan.

Jika 2018 Jabar harus menanggung biaya Pilgub, kata dia, dikhawatirkan banyak program pembangunan yang tidak terbiayai. "Kalau segitu besar punya dampak ke pembangunan lain," pungkas Deddy.