Merdeka.com - Presiden Jokowi resmi menunjuk Wakapolri Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Penunjukan itu tertuang dalam surat presiden yang dikirimkan Jokowi ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin.

Menurut pengamat intelijen, Al Chaidar, penunjukan Komjen BG sebagai orang nomor satu di lembaga 'mata-mata' negara tersebut tidak akan membuat kegaduhan. Al Chaidar yakin, terpilihnya BG tidak akan membawa perpecahan diantara TNI dan Polri.

"Saya kira tidak akan muncul kegaduhan tentang instansi polisi (memimpin BIN), karena antara polisi dan militer sama dalam hal intelijen," kata Al Chaidar di Jakarta, Sabtu (3/9).

Menurut dia, langkah Presiden Jokowi menunjuk Komjen BG sudah tepat. Sebab, mantan wakapolri itu memiliki kemampuan intelijen yang tak perlu diragukan lagi. "BG adalah tokoh polisi senior yang sangat mumpuni dalam bidang intelijen," ujar dia.

Senada hal itu, Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung Muradi mengatakan, pemilihan Komjen BG telah memenuhi empat unsur.

Pertama, secara politik kepala BIN bukan hanya jabatan teknokratik yang mengandalkan kompetensi intelijen, tapi juga jabatan politik, karena diangkat presiden dan dengan pertimbangan DPR. "Untuk mengisi jabatan politik, presiden pasti melakukannya dengan kalkulasi politik yang matang termasuk untuk melakukan perimbangan akomodasi politik, baik di parlemen maupun mitra koalisi politik pendukungnya," katanya.

Kedua, unsur kompetensi. Menurut Muradi, BG memiliki pengalaman bidang intelijen keamanan. Diantaranya saat menjabat Kapolda Jambi dan Kapolda Bali yang membawahi direktorat intel dan propam Polda. "Selain itu, saat menjabat Kadiv Propam Polri yang bertugas untuk melakukan pengamanan dan intelijen di Mabes Polri," katanya.

Ketiga, unsur kepatuhan dan loyalitas pada presiden dan kebijakan yang akan dibuatnya. Asumsi BG akan tidak loyal dan patuh pada agenda dan kebijakan politik presiden akan hilang. "Seiring dengan bangunan kepercayaan presiden kepada BG. Hal ini mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan agar BG bisa menjadi mata telinga presiden yang dapat dipercaya," ujar dia.

Terakhir berkaitan dengan kebutuhan BIN akan tata kelola organisasi dan SDM. Pada konteks ini kemampuan BG pada tata kelola organisasi dan SDM selama menjadi Wakapolri menjadi unsur penguat bagi masa depan BIN.

"Hal ini juga termasuk bagaimana BIN menata kelola diri sebagai lembaga intelijen negara yang mengkoordinatori unit intelijen di lembaga nonkementerian dan kementerian," ujarnya.