Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto bersama empat anggota lainnya. Pertemuan digelar di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Selasa (18/1) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, Wiranto menyampaikan beberapa hal salah satunya terkait persiapan pemindahan Ibu Kota Negara.

"Tahun ini, kami memfokuskan beberapa hal, seperti perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), penanganan Covid-19, juga masalah pembangunan SDM untuk mengantisipasi bonus demografi nanti," kata Wiranto dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (19/1).

Anggota Wantimpres Agung Laksono juga berharap UU IKN yang telah disahkan bisa disosialisasikan ke masyarakat. Sehingga menghindari respons negatif di waktu yang akan datang.

"Mungkin perlu sosialisasi, sehingga lebih mengamankan, baik selama masa sidang, maupun pascapersidangan," saran anggota Wantimpres Agung Laksono.

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang. RUU IKN telah disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/1).

Laporan RUU IKN dibacakan oleh Ketua Pansus, Ahmad Doli Kurnia. Pengambilan keputusan diambil oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU IKN dapat disetujui menjadi undang-undang?" ujar Puan.

Saat akan mengetok palu pengambilan keputusan ada yang meminta waktu untuk interupsi. Namun Puan tidak memberikannya dan meminta interupsi dilakukan setelah pengambilan keputusan.

Kemudian Puan melanjutkan keputusan karena suara mayoritas di DPR menyetujui RUU IKN. Hanya PKS menolak RUU IKN disahkan.

"Karena dari sembilan fraksi ada satu yang tidak setuju artinya bisa kita sepakati delapan fraksi setuju artinya bisa kita setujui," ujar Puan.