Merdeka.com - Mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Syihab mengaku sempat bertemu mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian sebelum kembali ke Indonesia di hotel berbintang lima dekat Masjidil Haram Mekkah. Hal ini disampaikan Rizieq dalam sidang perkara swab test di Rumah Sakit Ummi, Bogor, Jawa Barat, dengan agenda nota pembelaannya atau pleidoi.

"Saya juga dua kali bertemu dan berdialog langsung dengan Kapolri Jenderal Polisi (Pur) Muhammad Tito Karnavian pada tahun 2018 dan 2019 di salah satu Hotel Berbintang Lima di dekat Masjidil Haram Kota Suci Mekkah," kata Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (10/6).

Dalam dua kali pertemuan itu, Rizieq menekankan, jika dirinya siap untuk tidak terlibat sama sekali dengan urusan politik praktis terkait Pilpres 2019 dengan tiga syarat. Salah satu syaratnya yakni pelaku penista agama diproses hukum sesuai Undang-undang seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Setop penodaan agama, artinya siapa pun yang menista atau menodai agama apa pun harus diproses hukum sesuai amanat UU Anti Penodaan Agama yang tertuang dalam Perpres No 1 Tahun 1965 dan KUHP Pasal 156a. Sebagaimana Ahok si penista Al-Qur’an diproses," ujar dia.

Rizieq juga meminta agar Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar juga harus diproses secara hukum.

"Semua gerombolan mereka yang sering menodai agama dan menista ulama juga harus diproses hukum, sesuai dengan Prinsip Equality Before The Law sebagaimana diamanatkan UUD 1945," ucapnya.

Saat itu, ia juga ingin setop kebangkitan PKI sesuai Amanat TAP MPRS RI No XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran dan Pelarangan PKI sekaligus Pelarangan Penggunaan Atribut PKI dan Pelarangan Penyebaran Paham Komunisme dan Marxisme serta Lininisme.

"Sanksi hukum pidananya sudah tertuang dalam UU No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap Keamanan Negara yaitu : KUHP Pasal 107 huruf a, c, d dan e, yang kesemuanya khusus terkait kejahatan penyebaran paham Komunisme dan Marxisme serta Leninisme," sebutnya.

Rizieq juga meminta setop penjualan aset negara ke asing maupun aseng. Serta diberinya kesempatan untuk warga pribumi dalam bersaing secara sehat dengan negara asing.

"Artinya semua Aset dan Kekayaan Negara sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia, lalu khusus pribumi Indonesia perlu diberi kesempatan bersaing yang sehat dengan asing mau pun aseng agar bisa jadi tuan di negeri sendiri dengan tanpa bermaksud diskriminasi," tutupnya.

Kesepakatan Kandas

Namun, kesepakatan tersebut ternyata kandas begitu saja setelah adanya Operasi Intilijen Hitam Berskala Besar yang disebutnya dapat mempengaruhi Pemerintah Saudi.

"Sayang sejuta sayang, dialog dan kesepakatan yang sudah sangat bagus dengan Menko Polhukam RI dan Kepala BIN serta Kapolri saat itu, akhirnya semua kandas akibat adanya Operasi Intelijen Hitam Berskala Besar yang berhasil mempengaruhi Pemerintah Saudi," ungkapnya.

"Sehingga saya dicekal atau diasingkan dan tidak bisa pulang ke Indonesia. Saya tidak tahu apakah Menko Polhukam RI Wiranto dan Kepala BIN Budi Gunawan serta Kapolri Tito Karnavian yang mengkhianati dialog dan kesepakatan, serta mereka terlibat dalam Operasi Intelijen Hitam Berskala Besar tersebut, atau memang disana ada pihak lain yang memiliki kekuatan besar yang melakukan operasi rahasia untuk melayani Oligarki Anti Tuhan yang bersembunyi di balik instrumen kekuasaan," tutupnya.