Merdeka.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu, sempat disinggung soal Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan dalam pertemuan itu Presiden Jokowi menegaskan pemerintah masih melakukan kajian terhadap RUU HIP.

"Kami menanyakan posisi pemerintah dan secara tegas Presiden menyampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah masih melakukan kajian berdasarkan masukan-masukan masyarakat dan meminta Pak Menko Polhukam untuk melaksanakan hal itu," kata Bambang usai bertemu Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7).

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

Sedangkan pimpinan MPR yang hadir adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo beserta para Wakil Ketua MPR, yaitu Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani dan Fadel Muhammad.

Ditambahkan Bambang, Presiden mengingatkan perlu kehati-hatian dalam menyikapi RUU ini. Itu sebabnya, Presiden ingin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memiliki payung hukum undang-undang.

"Beliau bahkan menyampaikan sangat riskan kalau lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan Pancasila hanya berpayung Perpres. Maka beliau ingin ini diberi payung UU," kata Bambang.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sebab, hal ini masih menuai pro dan kontra sehingga dilakukan penundaan, salah satunya karena tak memasukkan TAP MPRS tentang larangan komunisme, Marxisme dan Leninisme.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, ada dua poin yang akhirnya membuat pemerintah mengambil keputusan untuk menolak. Pertama, pemerintah mendengarkan dan sependapat dengan suara masyarakat.

"Ya karena secara prinsip pemerintah sependapat dengan suara-suara organisasi keagamaan, suara masyarakat, bahwa tidak boleh ada peluang bagi upaya meminimalisir peran TAP MPRS No 25 tahun 66, artinya bagi pemerintah TAP MPRS No 25 tahun 66 itu adalah satu pedoman kalau kita mau membuat peraturan untuk itu. Oleh sebab itu, kalau tidak ada itu pemerintah menolak. Itu satu," tegasnya," katanya dalam video berdurasi 2 menit 54 detik, Selasa (7/7).

Poin kedua, katanya, bahwa pemerintah berpegang dengan nilai-nilai Pancasila.

"Yang kedua sama pandangannya dengan masyarakat, bahwa Pancasila itu adalah Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus. Di luar itu adalah sejarah, piagam Jakarta sejarah, 1 Juni sejarah, 29 Mei sejarah, 30 Juni sejarah. Kan semua bicara tentang dasarnya. Itu semua sejarah. Tidak usah di norma kan. Sudah terumus dengan baik di dalam tanggal 18 Agustus itu dengan segala kesepakatannya," jelasnya.

Menurutnya, dari dua poin itu akhirnya ditunda. Bahkan, lanjutnya, secara garis besar tak ada yang menentang ideologi Pancasila namun hanya ditingkatkan menjadi peraturan yang jelas.

"Ada atau tidak ada undang-undang kan sudah ada. Nah kalau sekarang mau ditingkatkan menjadi undang-undang ya boleh saja tidak ada yang secara prinsip menentang ideologi pancasila. Itu hanya organisasi yang wajib mensosialisasikan dan membumikan Pancasila di dalam kehidupan bernegara bukan dengan tafsir baru ya, tapi yang sudah ada sekarang ini. Tidak usah ditafsir-tafsirkan sendiri,"

"(Masukan pemerintah terkait RUU HIP) Masukannya ya kalau memang tujuannya organisasi, ya buat aja organisasi. Nggak usah bicara soal apa yg dimaksud ini oleh Pancasila, bagaimana ekonomi Pancasila, bagaimana itu Pancasila. Itu semua sudah ada di berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi tafsir Pancasila itu tidak boleh hanya ada di dalam satu Undang-Undang yang disebut haluan," pungkasnya.