Bertemu Perwakilan GTKHNK35+, Ketua DPD Siap Perjuangkan Nasib Guru Honorer
Merdeka.com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan sikap dan komitmennya untuk memperjuangkan nasib para guru honorer. Hal ini disampaikan LaNyalla saat bertemu sejumlah perwakilan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori usia 35 tahun ke atas (GTKHNK35+), Senin (17/5/2021). Kesempatan ini dimanfaatkan para guru untuk mencurahkan isi hatinya.
Sambil menangis Lina Kurniati, Ketua Forum GTKHNK35+ Kabupaten Garut, menyampaikan aspirasi dari para guru honorer se-Nusantara. Menurutnya guru maupun tenaga kependidikan honorer yang mencetak dan mendidik anak-anak bangsa sama sekali tidak dihargai pemerintah.
"Gaji kami hanya Rp 450 ribu dan dibayarkan 3 bulan sekali. Pengabdian seperti itu kok tidak dilihat oleh pemerintah. Kita ingin ada perhatian lebih dari pemerintah mengenai penghasilan yang layak ini. Sekaligus kita berharap bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil," kata Lina.
Dia menyoroti tidak adanya formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru dan malah diganti dengan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Akibatnya, para guru honorer di atas usia 35 tahun harus bersaing lagi dengan guru-guru usia muda.
"Kemudian negara bilang Indonesia darurat guru. Ternyata pendidik yang sudah mengabdi belasan tahun tidak dipakai. Padahal kami juga Sarjana, punya kualifikasi dan jam terbang tinggi," ujarnya.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bertemu Perwakilan GTKHNK35+©2021 Merdeka.comKeluhan para guru ditanggapi serius AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, permasalahan guru honorer sangat pelik dan sudah lama terjadi namun belum juga mendapatkan solusi.
"DPD sebagai lembaga yang menyerap aspirasi sudah menangkap permasalahan ini. Bahkan di sidang paripurna DPD RI 6 Mei 2021 lalu kita sudah mengesahkan dibentuknya Pansus Guru Honorer," katanya.
Senator asal Jawa Timur itu meminta semua guru honorer di seluruh Indonesia kompak dan bersabar. Tidak lupa juga berdoa agar segala yang diupayakan berhasil.
"Pansus ini perlu anggaran besar. Dan DPD tidak punya itu, sementara belum tentu juga pemerintah membiayainya. Namun karena tekad kuat dalam perjuangkan nasib guru, kami siap kalau hal itu harus dengan biaya sendiri," tuturnya.
LaNyalla juga menjelaskan bahwa DPD mempunyai kewenangan terbatas. DPD bisa melihat, mendengar, mencatat dan mengawal aspirasi tapi tidak bisa memutuskan.
"Eksekusi ada di pemerintah. Makanya kita semua setelah berusaha harus juga fokus berdoa semoga eksekutif tersentuh dengan nasib guru honorer," lanjut LaNyalla.
Di saat yang bersamaan, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, juga menyerap aspirasi dari sejumlah pemuda Pamijahan, Tasikmalaya, yang membawa pesan dari sesepuh Kasepuhan Safarwadi Pamijahan.
Para pemuda ini berharap LaNyalla bisa membantu mewujudkan pembangunan infrastruktur ke makam Syekh Abdul Muhyi.
"Makam karomah Syekh Abdul Muhyi ditetapkan sebagai destinasi wisata religi atau ziarah di Jawa Barat. Namun infrastrukturnya masih kurang memadai," kata Uu Rusmana, salah seorang pemuda Pamijahan.
Infrastruktur yang dimaksud adalah terminal yang memuat banyak kendaraan dan pelebaran jalan menuju area makam.
"Kalau musim ziarah, kendaraan kesulitan parkir. Sehingga perlu adanya terminal luas. Selain itu agar akses lancar perlu juga pelebaran jalan, paling tidak sejauh 10 kilometer menuju makam," jelas Uu lagi.
LaNyalla mengaku siap meneruskan aspirasi itu ke pemerintah daerah setempat. Ia pun mengetahui kondisi terebut karena sudah beberapa kali ziarah ke Makam Syekh Abdul Muhyi.
"Nanti kita koordinasi dengan anggota-anggota DPD di sana. Kita agendakan kunjungan kerja ke Pemda setempat dan kita secara resmi menyampaikan permintaan itu," ujar LaNyalla.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Angkat 1,7 Juta Honorer jadi PNS, Guru Malah Respons Begini
Sayangnya upaya pengangkatan tenaga honorer berpotensi menimbulkan masalah.
Baca SelengkapnyaKisah Guru Honorer 36 Tahun Ngajar, Upah Tak Cukup Sampai jadi Pemulung Usai Mengajar
Berjibaku memenuhi kebutuhan hidup, sang guru lantas rela menjadi pemulung usai mengajar.
Baca SelengkapnyaKisah Guru Honorer Gaji Rp200 Ribu Sering Bantu Murid Kurang Mampu, Belikan Alat Tulis hingga Sepatu
Gaji yang tak seberapa itu sebagian ditabung untuk membantu murid-muridnya yang kesusahan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies Beberkan soal Pendidikan, Prabowo: Maklum Beliau Mantan Menteri
Misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru P3K. Juga ada 1,6 guru belum tersertifikasi.
Baca SelengkapnyaPertama Kali Gajian, Wanita Guru Honorer Ini Tak Menyangka Hanya Dapat Rp 150 Ribu Selama Sebulan Kerja
Wanita yang bernama Dina ini dibuat kaget saat membuka amplop gajinya.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Buat Aturan Baru, Angkat Guru Honorer Belum Sarjana Jadi PPPK
Pemerintah membuka kesempatan guru honorer belum sarjanan jadi PPPK.
Baca SelengkapnyaPalsukan SK Masa Kerja, 7 Pegawai Puskesmas di Empat Lawang Gagal Tes PPPK
ketujuh pegawai honorer itu dihapus dari kepesertaan tes PPPK dan otomatis hasilnya dibatalkan.
Baca SelengkapnyaJadi Guru Besar UGM, Ini Sosok Eddy Hiariej Wamenkumham yang Tersandung Kasus Gratifikasi
Pihak UGM menyatakan prihatin atas kasus ini dan menyerahkan semuanya ke KPK.
Baca SelengkapnyaSiap-Siap, Pemerintah Bakal Rekrut 419.146 Guru PPPK
Dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang terus berjalan, katanya, juga dapat menentukan keberhasilan program perekrutan ASN PPPK guru.
Baca Selengkapnya