Bertemu Komisi II DPR, Ganjar Bahas Pelurusan Sejarah hingga Penentuan Batas Wilayah
Merdeka.com - Gubernur Ganjar Pranowo menerima kunjungan kerja Panja Pembahasan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah oleh Komisi II DPR RI, Kamis (16/3). Ada tiga hal yang dibahas dalam pertemuan pada siang hari itu.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia usai kegiatan menjelaskan kunjungannya ini untuk menyelesaikan seluruh undang-undang, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang selama ini terkendala dua hal.
"Pertama, alas hukumnya masih bukan undang-undang dasar 1945, masih undang-undang RIS. Kedua, tidak sesuai dengan amanat undang-undang 1945 yang memang pembentukan satu provinsi, kabupaten, dan kota itu berdasarkan satu undang-undang masing-masing," jelasnya.
Doli mengatakan, Komisi II DPR RI sudah menyelesaikan 12 provinsi. Saat ini, mereka tengah mengejar penyelesaian undang-undang 8 provinsi termasuk Jawa Tengah.
Politisi Golkar itu senang karena rapat dengan Pemprov Jateng tak memakan waktu lama. Di antaranya karena masukan dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang sudah sangat sistematis.
"Kami mendapatkan banyak masukan, presentasi dari Pak Gubernur luar biasa bagus juga, sangat sistematis. Makanya rapatnya tidak perlu lama-lama, cuma sebentar saja kami sudah dapat poinnya," ujarnya.
Tiga masukan yang disampaikan Gubernur Ganjar Pranowo antara lain terkait dengan cakupan atau batas-batas wilayah, pelurusan sejarah dan soal karakteristik pembangunan di Jawa Tengah.
"Tinggal nanti kami bawa ke DPR dan menjadi masukan yang penting buat kami," tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas kunjungan tersebut. Pertemuan tersebut, kata Ganjar, menjadi momentum untuk harmonisasi dan sinkronisasi perbedaan regulasi.
"Insyaallah dalam waktu yang tidak lama, di bulan ini juga undang-undang ini akan selesai. Maka kami jemput bola dengan Perda," katanya.
Baca berita Ganjar Pranowo di Liputan6.com
Ganjar yang juga pernah berada di Komisi II DPR RI itu mengatakan, hal penting yang disampaikan adalah terkait pelurusan sejarah. Saat ini, melalui Perda no 7 tahun 2004, Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah adalah 15 Agustus 1950.
Hal ini kurang sesuai dengan sejarah, karena Raden Pandji Soeroso Tjondronegoro diangkat menjadi Gubernur Jawa Tengah pertama pada 19 Agustus 1945.
"Jangan sampai asumsi atau pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa gubernur pertama (Jateng) tidak diakui, tidak. Kami mengakui seluruh gubernur. Bahwa ada perbedaan tanggal lahir itu dibicarakan, hanya butuh keputusan politik berbasis pada sejarah yang ada saja. Setelah sepakat kita bisa berjalan," ujar Ganjar.
Ketua PP Kagama itu juga mendorong agar soal cakupan atau batas wilayah bisa ditetapkan dengan landasan yang pasti. Apakah itu dengan bentang alam seperti yang berjalan saat ini, atau secara digital.
"Kalau bentang alam kan bisa berubah, kecuali kesepakatannya, ‘Yaudah bentang alam nggak usah digital’. Maka kalau bentang alam berubah, batasnya akan ikut berubah. Tapi rasa-rasanya, dengan teknologi digital hari ini, kami jauh bisa memastikan dengan lebih baik," tegasnya.
Masukan ketiga, lanjut Ganjar, terkait karakteristik pembangunan. Menurutnya, secara umum seluruh Jawa relatif sama.
"Nanti kami menunggu saja klaster-nya seperti apa. Tapi kami mendukung penuh, kami akan kasih data penuh agar kota bisa mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik," tandasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selama Debat Ketiga Pilpres 2024, Prabowo Tiga Kali Setuju dengan Pernyataan Ganjar
Menurut dia, pendapat mantan Gubernur Jawa Tengah itu masuk akal, bukan hanya ngomong doang.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo Setuju Alat Peraga Kampanye Ditertibkan
Pemerintah bisa menyediakan ruang agar alat peraga kampanye tidak merusak pemandangan.
Baca SelengkapnyaPesan Cucu Pemilik Rumah Sejarah Rengasdengklok ke Ganjar Jika Terpilih Presiden
Ganjar mengutarakan pelajaran yang dapat dipetik dari kunjungannya ke Rumah Sejarah Rengasdengklok di Karawang, Jawa Barat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Bertemu Kepala Desa di Istana, Ganjar: Kalau Ada Pengarahan Politik, Mulai Tidak Fair
Ganjar Pranowo tak mempersoalkan pertemuan Jokowi dan kepala desa sepanjang pertemuan tidak bertujuan untuk mengarahkan dukungan
Baca SelengkapnyaRespons PDIP Soal Tiga Kali Prabowo Setuju dengan Gagasan Ganjar Saat Debat Ketiga Capres
Debat ketiga capres bertema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.
Baca SelengkapnyaDebat Ketiga Pilpres, Ganjar Cerita Saat Bertemu Istri Jenderal Hoegeng Bicara Kondisi Polisi
Ganjar mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia terkait keamanan.
Baca SelengkapnyaGanjar: Negara Harus Beri Perhatian, dan Akses Modal ke Kelompok Rentan agar Mereka Bisa Berdaya
Ganjar Pranowo berdialog dengan anak muda, kelompok perempuan, dan kelompok disabilitas di Karanganyar
Baca SelengkapnyaFOTO: Keakraban Ganjar Pranowo Dialog dengan Pengurus Gereja-Gereja Seluruh Indonesia di Salemba
Dalam pertemuan itu, Ganjar sempat menceritakan pengalamannya dimulai ketika menjadi aktivis era Reformasi 1998 hingga menjabat Gubernur Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaDialog dengan Warga Sulut, Ganjar Beberkan Strategi Membuat Harga Sembako Murah dan Stabil
Ganjar Pranowo berkomitmen menciptakan harga-harga bahan sembako yang murah bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya