Merdeka.com - Presiden Joko Widodo selesai menggelar pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), PBNU dan Muhammadiyah. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa terkait polemik pernyataan Basuki T Purnama alias Ahok diduga melakukan penistaan agama, sepakat menyerahkan ke dalam proses hukum.

Hal ini disepakati setelah polemik Ahok tersebut sudah semakin meluas. Terlebih, pernyataan Ahok mengutip surah Al Maidah ayat 51 tersebut mendekati gelaran Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

"Ada masalah yang sedang kita hadapi, yaitu adanya isu yang menyangkut peristiwa Gubernur DKI yang kemudian berkembang menjadi tidak menentu yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan politik, Pilkada," kata Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/11).

"Kemudian dikait-kaitkan dengan berbagai masalah yang menjadi tidak proporsional lagi bahkan sudah di luar konteks sehingga massa lainnya menjadi begitu mengganggu dan hiruk pikuk karena itu semua kita sepakat bahwa supaya ini diproses secara terhormat secara proporsional melalui proses hukum," sambungnya.

Ma'ruf menjelaskan, dalam pertemuan juga disepakati bahwa Presiden dan tiga ormas Islam sepakat mengimbau kepada peserta demonstrasi pada 4 November tetap menjaga sikap. Terutama tidak membuat tindakan anarkis dan mengedepankan demonstrasi santun.

"Demonstrasi tidak dilarang sepanjang sesuai peraturan. Oleh karena itu kami menyeru kepada kemungkinan terjadi saat itu untuk mengikuti berdasarkan kepada peraturan dilakukan secara santun damai dan tidak anarkis," terangnya.