Merdeka.com - Terdakwa perintangan penyidikan korupsi proyek e-KTP, Fredrich Yunadi, menjalani persidangan tanpa ditemani tim kuasa hukum. Ketidakhadiran tim kuasa hukum lantaran belum siap menyusun nota pembelaan atau pleidoi.

"Dari pengacara saya belum selesai mohon pleidoi ditunda," ujar Fredrich di Pengadilan Tipikor, Jumat (8/6).

Fredrich mengklaim nota pembelaannya mencapai 1.200 lembar halaman. Hingga saat ini, ia baru menyelesaikan 602 lembar halaman.

"Kami sudah menyelesaikan 602 halaman dari 1.200 halaman perkiraan 1.200-1.100," ujarnya.

"Jadi saudara belum siap?" konfirmasi Hakim Saifuddin.

"Siap, kami belum siap," ujarnya.

Diketahui, Fredrich Yunadi didakwa melakukan upaya perintangan penyidikan Setya Novanto dengan status tersangka korupsi proyek e-KTP saat itu. Pengacara viral atas pernyataan bakpao nya itu disebut melakukan pemesanan kamar sesaat sebelum kecelakaan Setya Novanto terjadi.

Ia didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selama persidangan, Fredrich menunjukan sikap tak kooperatif. Saling lempar argumen antara jaksa, hakim, dan Fredrich kerap mewarnai jalannya sidang. Beberapa kali palu majelis hakim diketok melerai perdebatan antara jaksa dan Fredrich.

Jaksa penuntut umum pada KPK kerap merasa keberatan atas ulah mantan kuasa hukum Setya Novanto itu, semisal penggunaan kata ‘situ’ ‘you’ kepada saksi ataupun jaksa.

Puncaknya, jaksa menuntut Fredrich pidana penjara 12 tahun denda Rp 600 juta atau subsider 6 bulan kurungan. Tidak ada keadaan yang meringankan dalam tuntutan yang dibacakan pada Kamis (31/5).