Berkas Dakwaan Bupati Nonaktif Probolinggo Puput Dilimpahkan ke PN Surabaya

Jumat, 14 Januari 2022 22:03 Reporter : Merdeka
Berkas Dakwaan Bupati Nonaktif Probolinggo Puput Dilimpahkan ke PN Surabaya Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya Hasan Aminuddin. ©2021 Antara

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas dakwaan Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari. Berkas kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

"Hari ini tim jaksa telah selesai melimpahkan berkas perkara terdakwa Puput Tantriana Sari ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (14/1).

Tim penuntut umum juga melimpahkan berkas dakwaan suami Puput, yakni Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin. Dengan pelimpahan berkas dakwaan tersebut, maka penahanan keduanya menjadi kewenangan PN Surabaya.

"Tim jaksa masih akan menunggu penetapan penunjukkan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan," kata Ali.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) bersama suaminya Hasan Aminuddin (HA) tersangka penerimaan gratifikasi dan TPPU. Kasus ini pengembangan dari kasus suap mutasi jabatan di Pemkab Probolinggo.

Dalam kasus mutasi jabatan, selain Puput dan suami, KPK juga menjerat 20 orang lainnya.

Ke delapan bekas orang dijerat sebagai tersangka pemberi suap. Mereka merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Probolinggo, yaitu Sumarto (SO), Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Kho'im (KO).

Selanjutnya, Ahkmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), dan Samsudin (SD). 18 orang, ini sebagai pihak yang nanti akan menduduki pejabat kepala desa.

Sementara sebagai penerima, yakni Puput Tantriana Sari (PTS), Hasan Aminuddin (HA), Doddy Kurniawan (DK) selaku ASN/Camat Krejengan, Kabupaten Porbolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.

KPK menyebut Puput sebagai Bupati memanfaatkan kekosongan jabatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Puput mematok harga Rp 20 juta untuk satu jabatan. Dalam hal ini, Puput berhak menunjuk orang untuk mengisi jabatan yang kosong sesuai dengan aturan yang berlaku.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com [lia]

Baca juga:
Kasus Suap, Bupati Probolinggo Puput dan Suami Anggota DPR Segera Disidang
KPK Telusuri Aset Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Tak Tercantum di LHKPN
KPK Temukan Bukti Baru Kasus Gratifikasi dan TPPU Bupati Nonaktif Probolinggo
KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Probolinggo
KPK Panggil Wabup Timbul Prihanjoko Terkait Kasus Suap Bupati Probolinggo
Ketua DPD Nasdem Probolinggo Diperiksa Penyidik PK Terkait Kasus Suap

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini