Berkaca dari Filipina, politikus PKS tak mau TNI ambil risiko
Merdeka.com - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menganggap pemerintah tak perlu menggerakkan pasukan militer untuk membebaskan 10 WNI yang ditawan kelompok Abu Sayyaf. Sebab sebelumnya operasi militer Filipina memakan korban 18 prajurit di tangan kelompok Abu Sayyaf.
"Dengan kasus gagalnya operasi militer yang terakhir semakin membuktikan, kalau militer Filipina aja tidak mampu bagaimana kita bisa menjamin kalau misalnya pihak keamanan dari Indonesia di sana. Ini kan lebih beresiko lagi. Beresiko terhadap sandera dan pasukan yang kita kirim walaupun itu gabungan TNI-Polri," ujar Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).
Menurut Politikus PKS ini, gagalnya operasi militer tersebut memberikan isyarat penting bagi Indonesia. Menurutnya justru pemerintah harus mengedepankan diplomasi berasaskan rasa kemanusiaan.
"Kita harus lebih mempertimbangkan pendekatan-pendekatan kemanusiaan melalui jalur negosiasi. Walaupun ini tidak mengenakkan kita, tapi dalam prioritas kita terkait keselamatan mereka memang mau tidak mau," tuturnya.
Mahfudz berharap pemerintah tetap melakukan negosiasi. Sebab dia menilai hanya melalui strategi tersebut saja yang realistis.
"Jadi saya pikir kita harus mulai lebih realistis dan mempertimbangkan betul apa yang saya sebut sebagai opsi kemanusiaan dengan jalur komunikasi yang sudah dilakukan," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaCara Jenderal TNI Bintang 4 Antisipasi Serangan KKB Papua Saat Hari Pencoblosan Pemilu
Jelang hari pencoblosan Pemilu 2024, TNI AD menyiapkan sejumlah rangkaian antisipasi pengamanan
Baca SelengkapnyaPemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaBapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah
Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaBerkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali
Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali
Baca SelengkapnyaDilarang Keras! Anggota TNI Jangan Coba-coba Foto Seperti Ini Bisa Kena Tegur Komandan
Jaga netralitas selama Pemilu 2024, TNI ingatkan anggota untuk tak coba foto dengan pose yang kontroversial. Seperti apa saja?
Baca Selengkapnya