Beri deponering AS dan BW, Jaksa Agung sebut kasusnya beda
Merdeka.com - Setelah melalui proses yang panjang, Jaksa Agung HM Prasetyo akhirnya mengeluarkan keputusan mengesampingkan dua perkara yang melibatkan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, deponering tidak akan diberikan kepada aktivis antikorupsi yang tersandung masalah hukum.
"Tidak bisa digeneralisir. Setiap kasus punya spesifikasi dan pertimbangannya berbeda-beda. Kalau memang harus lanjut ya lanjut," kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (4/3).
"Kasusnya berbeda dengan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto," tambahnya.
Prasetyo sekaligus menepis isu yang beredar bahwa pemberian deponering kepada dua eks-komisioner KPK merupakan barter dengan jaksa yang ditangkap lembaga antirasuah. "Siapa bilang? Dari mana kamu tahu, nggak ada itu. Tidak ada barter-barteran," ucapnya.
Untuk diketahui, Jaksa Agung mengeluarkan kebijakan pengesampingan perkara demi kepentingan umum atau deponering berdasar hak prerogatif yang diberikan Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Terhitung sejak diputuskan, kedua perkara atas nama Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dinyatakan berakhir, ditutup dan dikesampingkan.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung telah menetapkan belasan orang sebagai tersangka dalam perkara ini
Baca SelengkapnyaHubungan antar bangsa belum tentu akan berjalan seiringan selamanya. Semua tergantung kepentingan.
Baca SelengkapnyaAHY memastikan Partai Demokrat siap membantu menuntaskan janji-janji kampanye pasangan calon nomor urut 2 itu di pemerintahan nanti.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaPembatalan aksi damai harus dilakukan demi menjaga kesejukan demokrasi dan persatuan.
Baca SelengkapnyaAHY menilai, saat ini koalisi perubahan sudah mulai goyang, contohnya NasDem.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKaesang menyebut pertemuan tersebut merupakan bentuk dukungan Jokowi kepada PSI yang menargetkan lolos ke parlemen pada Pileg 2024.
Baca Selengkapnya