Merdeka.com - Kasus dugaan politisasi bantuan sosial di Jember, Jawa Timur, kembali terjadi. Bahkan hal ini mencuat ketika kandidat petahana, Faida sedang cuti dari jabatan bupati Jember karena sedang melaksanakan kampanye Pilkada Jember yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Yang menarik bahkan, dugaan politisasi itu terjadi untuk bantuan sosial yang berasal dari Pemprov Jawa Timur, bukan Pemkab Jember.

Dugaan itu bersumber dari beredarnya foto-foto yang menunjukkan beberapa anggota Satuan Tugas (Satgas) sosial bentukan Pemkab Jember sedang menyalurkan bantuan sosial dari Pemprov Jawa Timur. Namun, saat menyalurkan, para anggota Satgas tersebut tertangkap kamera menggunakan atribut masker bergambar pasangan calon Faida-Vian. Sedangkan rompi yang digunakan bertuliskan Satgas dengan logo Pemkab Jember. Peristiwa tersebut terjadi di kantor Kecamatan Mumbulsari, Jember. Tidak pelak, temuan itu langsung menjadi sorotan tajam dari Pansus Pilkada DPRD Jember.

"Ini jelas tidak boleh. Kita sudah ingatkan berkali-kali, tetapi masih dilanggar. Kita dapat laporan dari masyarakat, bahwa hal itu terjadi di kantor Kecamatan Mumbulsari. Saat ada pembagian bantuan sosial, Satgas bentukan Pemkab Jember menggunakan masker bergambar inkamben Faida-Vian," ujar Wakil Ketua Pansus DPRD Jember, Tabroni saat dikonfirmasi di ruang DPRD Jember, Selasa (20/10).

Peristiwa ini menjadi ironi, sebab baru seminggu yang lalu, Komisi A DPRD Jember atas persetujuan Plt Bupati, mengumpulkan seluruh camat yang ada di Jember. Bertempat di gedung DPRD, seluruh camat itu diminta mengucapkan ikrar untuk taat aturan dengan bersikap netral dalam Pilkada Jember 2020.

"Ini menjadi persoalan serius bagi Pansus dan Komisi A bahwa masih ada persoalan politisasi birokrasi di Jember. Padahal, kemarin, komisi A sudah memanggil seluruh camat beserta jajarannya dan meminta mereka deklarasi untuk netral," tegas Tabroni yang juga Ketua Komisi A DPRD Jember ini.

Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, saat masih menjabat aktif sebagai bupati, Faida membentuk beberapa jenis Satgas dengan gaji antara Rp 1,2 juta hingga Rp 1,5 juta. Pembentukan satgas ini sempat menjadi sorotan sempat disinyalir diisi oleh para relawan pendukung Faida. "Mereka digaji menggunakan APBD, seharusnya tidak boleh menggunakan simbol paslon," ucap Tabroni.

Secara kebetulan, pada Selasa (20/10), DPRD Jember mengagendakan rapat dengan seluruh camat yang ada di Jember untuk membahas persoalan distribusi bantuan sosial. Salah satu yang hadir di antaranya adalah Camat Mumbulsari, Joko Soponyono. Masalah ini kemudian ini langsung disampaikan oleh DPRD Jember kepada sang camat.

"Tadi secara lisan kita sudah sampaikan kepada pejabat Mumbulsari, minta agar seluruh Satgas yang ada untuk ditegaskan agar mereka tidak ikut dalam tim pemenangan paslon manapun. Kita juga akan tindaklanjuti dengan memanggil Dinas Sosial untuk memanggil setua pimpinan Satgas yang ada di Jember. Penanganan Covid-19 seharusnya tidak boleh ditumpangi kepentingan politis apapun," tegas Tabroni.

Di sisi lain, DPRD Jember juga meminta agar Bawaslu Jember lebih proaktif dalam merespons setiap dugaan pelanggaran seperti politisasi bantuan pemerintah. DPRD Jember, lanjut Tabroni, tidak bisa terlalu menekan Bawaslu untuk menjalankan fungsinya sebagai 'wasit' Pemilu.

"Ini sudah terjadi berulang-ulang, tapi Bawaslu seperti kurang greget. Kita akan mendorong masyarakat untuk melapor ke Bawaslu," ujar alumnus Universitas Airlangga (Unair) ini.

Dikonfirmasi di tempat yang sama, Camat Mumbulsari, Joko Soponyono enggan berkomentar banyak dan mengaku tidak tahu menahu. "Saya tidak tahu. Saya kan yang penting sesuai aturan. Tetap melayani masyarakat. Karena komitmen saya, namanya seorang pimpinan tanggung jawabnya, bukan hanya dunia saja, tetapi juga tanggung jawab di akhirat," ujar Joko.

Merdeka.com sudah berupaya mengkonfirmasi kepada Tim Paslon Faida-Vian. Namun juru bicara tim Faida-Vian, Rully Efendi tidak bisa dihubungi melalui telepon maupun pesan Whatsapp.