Berantas maling ikan, Jokowi minta menteri koordinasi dengan PPATK
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Kantor Presiden. Salah satu yang dibahas adalah mengenai illegal fishing.
"Pertama illegal fishing. Kalau kita lihat beberapa bulan ini telah kita capai dari sisi penegak hukum sebuah kerja yang sangat bagus dan ini perlu diteruskan," kata Jokowi membuka ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/4).
Jokowi menyebut illegal fishing bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah internasional.
"(Ini) tidak hanya jadi masalah nasional tapi juga internasional," tegasnya.
Rapat diikuti Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Koordinator bidang Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.
Presiden menegaskan, kementerian/lembaga terkait harus melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri illegal fishing ini.
"Pentingnya koordinasi antara kita di kementerian dengan PPATK diperlukan, sehingga kita tahu data illegal fishing yang harus diikuti, arus keuangan dan data keuangan seperti apa," jelas Jokowi.
"Sehingga kita tahu data-data illegal fishing yang harus diikuti, data-data keuangan seperti apa sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan kementerian itu ada fakta-fakta yang dipakai," tutupnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aksi Jokowi dan AHY Tangkap Ikan Bersama saat Resmikan Bendungan Lolak
Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen
Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnya