Merdeka.com - Kasus yang membelit PT Asuransi Jiwasraya cukup menyita perhatian publik beberapa waktu belakangan ini. Perusahaan BUMN tersebut tidak mampu membayar polis nasabah. Kasus Jiwasraya ini sampai menyeret-nyeret pemerintahan sebelumnya.

Sebabnya, Presiden Jokowi mengatakan jika masalah Jiwasraya sudah ada sejak sepuluh tahun lalu alias sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tak terima, SBY akhirnya bukan suara karena kerap kali disalahkan. Berikut ulasannya:

Jokowi Soal Jiwasraya: Ini Masalah 10 Tahun Lalu

Presiden Jokowi mengatakan persoalan kasus tunggakan polis pembayaran kepada nasabah yang membelit PT Asuransi Jiwasraya merupakan masalah lama. Tepatnya sejak 10 tahun lalu, itu artinya masalah ini sudah terjadi sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meski diakui tak ringan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam 3 tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini. Ini bukan masalah yang ringan," ujar Jokowi kepada wartawan di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12).

Jokowi mengaku bahwa pemerintah sudah memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan lama ini. Sementara itu, terkait masalah kriminal, Jokowi menyerahkannya kepada aparat penegak hukum.

"Yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu, sudah ada masih dalam proses semua. Tapi berkaitan dengan hukum ranahnya sudah masuk ke kriminal sudah masuk ke ranah hukum," jelas dia.

SBY: Salahkan Saja Masa Lalu

Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya buka suara terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut persoalan Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu. Staf SBY, Ossy Dermawan, menjelaskan SBY kedatangan tamu yang menyatakan kasus Jiwasraya ini akan dibawa mundur ke tahun 2006. Pertemuan tersebut dilakukan Kamis (26/12).

"Dengan tenang SBY menjawab: kalau di negeri ini tak satupun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya. Salahkan saja masa lalu," ujar Ossy mengutip perkataan SBY, melalui Twitter, Jumat (27/12).

Berdasarkan penjelasan SBY, bahwa krisis Jiwasraya sudah terjadi sejak dua tahun terakhir yakin 2018-2019. "Jika ini pun tak ada yg bertgg jwb, ya sudah, salahkan saja th 2006. Para pejabat th 2006 jg msh ada, mulai dr saya, Wapres JK, Menkeu SMI, Men BUMN dll. Tapi, tak perlu mereka hrs disalahkan," cuit Ossy menirukan perkataan SBY.

Ossy menyebut, SBY mendengar informasi carut marut BUMN saat ini. SBY menduga akan disalahkan lagi dengan kekacauan BUMN hari ini.

"Saya juga dapat informasi; katanya sekarang banyak BUMN (termasuk sejumlah bank) yang bermasalah. Mulai dari keuangan yang tak sehat, utang yang sangat besar sampai dengan dugaan penyimpangan (melanggar aturan). Kalau begini, jangan-jangan saya lagi yang disalahkan. Begitu respons SBY," kata Ossy.

Jangan Sibuk Menyalahkan Masa Lalu

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan terkait krisis Jiwasraya seharusnya pemerintah mencari solusi bukan sibuk menyalahkan pemerintah sebelumnya.

"Bukannya memikirkan solusi malah terus sibuk nyalahkan masa lalu. Biar sekalian terang benderang, via pansus DPR, panggil sj semua Menteri BUMN sejak zaman bu Mega sampai skrg. Biar diuji: dimasa siapa Jiwasraya ini hancur, beli saham ugal-ugalan "bobrok" tak bertanggungjawab," tulis Jansen di akun Twitternya, Jumat (27/12).

Ia mengatakan saat ini masih ada beberapa menteri di era Presiden SBY kembali menjabat di pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi seharusnya para menteri tersebut tahu masalah kasus Jiwasraya dan mampu menjelaskan daripada sibuk menyalahkan pemerintah sebelumnya.

"Sri Mulyani dan Bambang Brodjo yg dimasa SBY jadi Menkeu dan Wamenkeu. Kalian kan tiap hari jumpa, tanyakan aja ke mereka itu soal @Jiwasraya ketimbang terus menyalahkan kebelakang!," kata Jansen.

Cara Presiden Jokowi Selamatkan Jiwasraya

Pemerintah Jokowi tidak tinggal diam terkait carut marut asuransi di Indonesia. Salah satunya dengan membentuk holding BUMN asuransi. Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan ini merupakan langkah awal pemberian kepastian pengembalian pendanaan bagi nasabah PT Asuransi Jiwasraya.

"Nah di situ mungkin ada kira-kira Rp1,5 triliun - Rp2 triliun per tahun," kata Erick di Jakarta, Senin (23/12).

Erick mengatakan, solusi dari masalah ini harus dilakukan bertahap sebab tidak bisa dilakukan sekaligus. Pembentukan holding asuransi adalah upaya menyehatkan perusahaan asuransi ini.

Pembentukan holding asuransi ini kata Erick sebagai langkah awal mengatasi masalah yang ada di perusahaan asuransi negara. Akan ada langkah-langkah lainnya yang bakal dilakukan pemerintah sebagai solusi kepada para nasabah berupa kepastian pengembalian dana.

"Karena walau bagaimana ini uang publik, uang rakyat," ujarnya.

Jokowi Tidak Salahkan Siapa-siapa atas Kasus Jiwasraya

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyalahkan siapa-siapa terkait masalah asuransi Jiwasraya. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kata Dini haya menjelaskan masalah PT asuransi tersebut sudah bermasalah sejak lama dan butuh waktu untuk menyelesaikannya.

"Presiden Jokowi tidak menyalahkan siapa-siapa. Beliau hanya menyampaikan fakta bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak lama," kata Dini saat dihubungi, Jumat (27/12).

Kejagung Cegah 10 Orang ke Luar Negeri

Untuk menyelamatkan uang nasabah, masalah Jiwasraya akhirnya dibawa ke jalur hukum. Saat ini, sedang ditangani Kejagung. Saat ini Kejagung meminta pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah 10 orang ke luar negeri. Pencegahan dilakukan berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang terjadi di perusahaan BUMN, PT Jiwasraya.

"Jadi kita sudah minta untuk pencegahan ke luar negeri, cekal itu untuk 10 orang," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (27/12).

Burhanuddin mengatakan, permintaan cegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri terhadap ke-10 orang tersebut sudah dilakukan pihaknya sejak, Kamis, 26 Desember 2019 malam. Pencegahan berlaku selama enam bulan.

Ke-10 orang yang dicegah ke luar negeri yakni, HR, DYA, HP, MZ, DW, GL, ER, HH, BT, dan AS. Burhanuddin menegaskan, ke-10 orang yang dicekal ini berpotensi sebagai tersangka.

"Ya, betul, potensi untuk tersangka," tutupnya.

Bakal Panggil 25 Saksi Pekan Depan

Kejagung akan memeriksa sebanyak 25 saksi mulai pekan depan untuk mendalami kasus yang disinyalir merugikan negara hingga Rp13,7 triliun ini.

"Terjadwal nanti hari Senin, Selasa (30-31 Desember 2019) depan, kemudian nanti tanggal 6, 7, dan 8 (Januari 2020) kita panggil secara keseluruhan. Jadi semua jumlah sekitar 25 orang," ujar Jampidsus Kejagung Adi Toegarisman di kantornya, Jumat (27/12).