Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Belum jelas kapan DPR bahas calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti

Belum jelas kapan DPR bahas calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti Sertijab Kapolda dan Kadiv Humas Polri. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Langkah Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti untuk menjadi Kapolri harus melalui beberapa tahap di DPR. Pertama, pimpinan DPR harus melakukan rapat membahas surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal penunjukannya menggantikan Komjen Pol Budi Gunawan.

Setelah pimpinan DPR menggelar rapat, hasil rapat tersebut akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus), dan terakhir akan dibawa ke rapat paripurna. Namun, sampai hari ini belum ada kepastian kapan pimpinan DPR akan menggelar rapat, sehingga banyak yang menduga hal ini untuk mengulur langkah Badrodin menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Beredar kabar pimpinan DPR akan menggelar rapat tersebut hari ini. Namun, pimpinan DPR belum tampak hadir. Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate mengatakan fraksinya sudah siap jika surat penunjukan Badrodin Haiti dibahas di Bamus hari ini.

"Yang pasti fraksi Nasdem stand by sejak pagi di DPR apabila hari ini dilaksanakan bamus. Karena ada banyak sekali agenda di DPR di antaranya masalah Kapolri, penundaan akan berdampak pada Kantibmas keseluruhan. Karena Polri belum punya pimpinan," kata Johnny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).

Walaupun telah mendengar rapat Bamus akan digelar hari ini, Johny mengaku belum mendapatkan undangan. Namun ia enggan beranggapan jika pimpinan DPR terkesan melakukan penundaan.

"Saya belum tahu agenda pimpinan DPR RI. Saya datang karena sadar ada banyak agenda di Bamus. Saya sadar pimpinan tahu. Apa saja yang akan dilakukan pimpinan DPR. Saya rasa pimpinan harus segera melakukan tindakan," katanya.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua Komisi III Trimedya Pandjaitan mengaku pihaknya juga belum mendapatkan surat undangan dari Bamus.

"Kita akan tunggu mekanisme di DPR dulu. Karena sampai hari ini saya cek komisi III belum ada surat dari Bamus," katanya.

Sementara itu, ketika ditanya bagaimana sikap partainya perihal Badrodin Haiti sebagai Kapolri, ia mengatakan akan terlebih dahulu menunggu penjelasan dari pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menko Polhukam dan Menkum HAM.

"Tergantung kita liat dulu penjelasannya. Kan saya liat nanti Menkumham dan Menko Polhukam yang akan jelaskan. Kita lihat saja nanti," ucapnya.

(mdk/ren)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Mudik 2024, Ini Daerah-Daerah yang Butuh Perhatian Khusus karena Diprediksi Dipadati Pemudik

Jelang Mudik 2024, Ini Daerah-Daerah yang Butuh Perhatian Khusus karena Diprediksi Dipadati Pemudik

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memetakan beberapa wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus pada saat musim mudik 2024.

Baca Selengkapnya
Keponakan Khofifah dan La Nyalla Lolos DPD, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Kandas

Keponakan Khofifah dan La Nyalla Lolos DPD, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Kandas

Agus Rahardjo memperoleh 2,2 juta suara atau posisi kelima teratas dari 13 caleg DPD Jatim yang terdaftar.

Baca Selengkapnya
Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran

Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran

Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kelakar Politisi Golkar saat Raker DPR: Habiburokhman Calon Menkum HAM

Kelakar Politisi Golkar saat Raker DPR: Habiburokhman Calon Menkum HAM

Komisi III DPR menggelar raker dengan pemerintah terkait permohonan pertimbangan naturalisasi 3 calon pemain timnas.

Baca Selengkapnya
DPR Dukung Kementan Hadapi Elnino dengan Pompanisasi

DPR Dukung Kementan Hadapi Elnino dengan Pompanisasi

Menurutnya, pompanisasi adalah jalan keluar dari persoalan yang dihadapi saat ini.

Baca Selengkapnya
196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024

196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024

291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.

Baca Selengkapnya
Kapolri Mutasi 211 Personel dan ada 14 Perwira Bertugas ke Luar Polri, Berikut Daftarnya

Kapolri Mutasi 211 Personel dan ada 14 Perwira Bertugas ke Luar Polri, Berikut Daftarnya

Berdasarkan Surat Telegram ST/171/I/KEP./2024 terdapat sejumlah pejabat Polri diberikan tugas ke beberapa instansi.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi

DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi

DPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya