Belajar sistem pelayanan publik di Banyuwangi, MA akan kirim tim

Merdeka.com - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Achmad Setyo Pudjoharsoyo akan mengirimkan Tim Teknologi Informasi dan Biro Perencanaan MA untuk belajar sistem pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi.

"Banyuwangi harus jadi konsep nasional di MA. Terutama tentang keterbukaan informasi, semua bisa dilihat. Ini luar biasa," ujar Setyo saat mengunjungi Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi, Selasa (25/7).

Dia melanjutkan, salah satu yang bakal diadopsi yakni tentang sistem akuntabilitas di Banyuwangi. Kemudian tentang koordinasi tim kerja yang kompak dan tata ruang ramah lingkungan.

"Satu hal kelemahan di pusat, koordinasi kita belum terjalin dengan baik. Dalam waktu dekat kami akan mendatangkan tim ke sini untuk belajar dan mengadopsi sistem. Mulai sistem koordinasinya, tata ruang yang hemat energi, go green," paparnya.

Saat ini, kata Setyo, MA memiliki satuan kerja peradilan yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 916. Mulai dari pengadilan umum, tata usaha, militer dan agama.

"Pemerintah dan peradilan butuh kepercayaan dari masyarakat. Dan itu bisa dicapai kalau keterbukaan informasi ke masyarakat bisa dilaksanakan. Itu yang belum terbangun di pemerintah pusat," katanya.

Selain itu, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali, setelah melakukan perjalanan melihat pemandangan alam di Kaki Gunung Ijen mengatakan, ingin suatu saat bisa kembali dan naik ke Ijen.

"Pemandangannya indah, sayang tidak sampai puncak. Tapi stamina sudah menurun, tapi tetap ingin naik," ujarnya.

Rombongan MA datang ke Banyuwangi sejak 25 Juli, dalam rangka pemberian sertifikasi akreditasi kepada pengadilan negeri dan tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Pendopo Sabha Swagata Blambangan.

Ada 500 orang tim peradilan dari berbagai daerah yang datang ke Banyuwangi untuk kunjungan kerja, sekaligus berwisata.

"Kami memilih Banyuwangi agar bisa mendukung pariwisatanya. Sekaligus saya juga ingin melihat langsung Banyuwangi," kata Hatta.