Bekas hakim MK pertanyakan urgensi hak imunitas bagi pimpinan KPK
Merdeka.com - Mantan Hakim Konstitusi Harjono mempertanyakan substansi dari wacana pemberian hak imunitas bagi pimpinan KPK. Dia mengaku belum menemukan persoalan baru yang menjadi dasar pemberian hak imunitas tersebut.
"Saya sejauh ini belum bisa membayangkan kira-kira apa persoalan baru yang kemudian itu diberi imunitas," ujar Harjono di Jakarta, Senin (26/1).
Harjono mengatakan pemberian hak imunitas tidak boleh dilakukan secara serampangan. Dia menyatakan harus diperhitungkan benar-benar kemungkinan apa saja yang bisa terjadi jika hak imunitas diberikan.
"Kalau imunitas saja, sampai sejauh mana imunitas itu berhenti? Setelah dia dinyatakan bersalah oleh hakim, apa sampai tersangka? Semuanya perlu diatur," ungkap dia.
Selanjutnya, Harjono bahkan menilai pemberian imunitas bisa menjadi kontraproduktif dengan tugas KPK. Dia mengatakan, KPK tidak akan dapat bertugas dengan baik jika institusinya sendiri bermasalah.
"Dilihat semangatnya dulu. Ya sapunya harus bersih dulu untuk membersihkan, kok sapunya dikotori. Oleh karena itu, jadi tersangka saja tidak boleh (bertugas)," kata Harjono.
Lebih lanjut, Harjono menerangkan perlu pertimbangan lebih mendalam sebelum hak imunitas itu diberikan kepada KPK. Jika tidak, dia khawatir hal itu dapat justru menimbulkan permasalahan baru di masa depan.
"Ini harus dipertimbangkan. Orang bisa mengatakan kita beri imunitas hanya untuk saat itu. Tapi konsekuensinya, kan belum dipikirkan," terangnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hakim MK Tanya Pembagian Bansos Selama kampanye, Menko PMK: Kami Pastikan Mengemban Amanah
Muhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal intensitas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaDisinggung soal Harun Masiku, Hasto Minta Lebih Baik KPK Fokus Kecurangan Bansos
Menurutnya penyimpangan itu harus diusut karena KPK merupakan harapan dalam menegakan hukum.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri
Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.
Baca SelengkapnyaHakim MK Tanya Apa Pembagian Bansos Harus Koordinasi? Ini Penjelasan Menteri Jokowi
Empat Menteri Jokowi hadir sebagai saksi dalam sidang MK
Baca SelengkapnyaHakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024
Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca SelengkapnyaDikirim ke Kejaksaan, Dito Mahendra Tinggal Tunggu Waktu Berhadapan dengan Hakim
Dito terjerat kasus kepemilikan belasan senjata api ilegal
Baca SelengkapnyaHakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden
hakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca Selengkapnya