Merdeka.com - Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, menanggapi ratusan tenaga pendidik dan staf tata usaha untuk SMA dan SMK Negeri di Kota Bekasi mengeluhkan kesejahteraan. Apalagi sejak kewenangan sekolah tersebut diambil alih provinsi.

"Di daerah lain malah bersyukur, seperti Indramayu, Cianjur, mereka sangat bersyukur," kata Deddy di Bekasi, Kamis (28/4).

Menurut Deddy, setelah pengambil alihan kewenangan SMA/SMK Negeri dari pemerintah daerah tingkat II ke provinsi, guru honor digaji per jam. "Satu jam yang tadinya kebanyakan Rp 35 ribu, sekarang kita naikkan menjadi Rp 75 ribu. Makanya daerah lain sangat bersyukur," ujar pemeran Naga Bonar ini.

"Kalau Kota Bekasi mau menambahkan silakan, asalkan urusannya selesai dulu," katanya.

Ratusan guru honorer SMA dan SMK Negeri di Kota Bekasi, Jawa Barat, menuntut pindah status menjadi pegawai kontrak di wilayah setempat. Sebab, sejak sekolah diambil alih kewenangannya provinsi, gaji diterima jauh lebih rendah.

"Ketika kewenangan masih di Pemerintah Kota Bekasi, honor yang saya terima sekitar Rp 2,05 juta setiap bulan. Itu pada tahun 2016," kata staf Tata Usaha di SMA Negeri 7, Kota Bekasi, Nurul Hidayat kepada merdeka.com beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, ketika kewenangan pindah ke Pemerintah Provinsi, Jawa Barat, pada 2017 otomatis status kepegawaiannya menjadi honor. Adapun, honor yang diterima sebesar Rp 60.000 sehari.

"Kalau sebulan tinggal hitung saja, Rp 1,5 juta. Kalau enggak masuk dipotong," kata dia.

Lebih ironis lagi ialah tenaga pengajar. Sebelumnya, guru kontrak digaji Rp 2,05 juta pada 2016. Namun, ketika kewenangan pindah ke provinsi, guru non PNS digaji Rp 75.000 per jam. Adapun, selama sebulan dibatasi maksimal 10 jam. "Sebulan itu gaji kami sebesar Rp 750.000," ujarnya.

Karena itu, ratusan guru maupun staf TU meminta kembali menjadi pegawai di bawah naungan pemerintah Kota Bekasi. Apalagi, saat ini nilai honor dan tunjangan setara dengan upah minimum sebesar Rp 3,6 juta.