Merdeka.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons permintaan Menko Polhukam Mahfud MD. Yakni, soal sumber Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) memutus sistem pemilu proporsional tertutup alias coblos partai.

"Kalau kemudian ada peristiwa pidana dalamnya tentunya kita akan mengambil langkah lebih lanjut," kata Kapolri usai Rakor TNI-Polri di Jakarta, Senin (29/5).

Kapolri mengaku terus memantau sistuasi yang beredar di pemberitaan.

"Dan sesuai yang yang disampaikan oleh bapak Menko Polhukam supaya tidak terjadi polemik yang berkepanjangan tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini kemudian memungkinkan, sesuai dengan arahan beliau, untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan," katanya.

Agar, isu tersebut menjadi terang benderang dan jelas. "Untuk membuat terang tentang peristiwa yang terjadi, tentunya kami saat ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta agar polisi menyelidiki sumber informasi Denny Indrayana terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal sistem pemilu. Sebab, putusan MK tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan secara langsung oleh hakim MK.

"Terlepas dari apa pun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Informasi dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara," kata Mahfud, dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, seperti dikutip merdeka.com, Minggu (28/5).

"Polisi harus selidiki informasi A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah," sambungnya.

Dia pun mengaku, sebagai mantan hakim MK dirinya tak berani bertanya perihal vonis MK. Sehingga, dia menilai, sudah selayaknya MK menyelidiki sumber informasi Denny.