Begini Cara Pemkot Tangsel Tekan Penyebaran Covid-19

Selasa, 26 Mei 2020 13:12 Reporter : Tim Merdeka
Begini Cara Pemkot Tangsel Tekan Penyebaran Covid-19 Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davni. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten salah satu wilayah penyangga Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Meski berbatasan dengan Ibu Kota, data penyebaran Covid-19 di Tangerang Selatan (Tangsel) cenderung landai.

Bahkan Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davni mengatakan Kota Tangsel cukup percaya diri untuk lepas dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meski begitu karena mengikuti instruksi Gubernur Banten, Kota Tangsel harus kembali memperpanjang masa PSBB.

"Pertama angkanya landai dan turun terus. Itu angka per hari. Kurvanya sudah turun ke bawah hampir titik nol. Kalau acuannya Kemenkes, sebenarnya kita bisa tidak lagi menerapkan PSBB. Tapi peraturan gubernur yang membuat kita wajib ikut PSBB lagi. Tentu kita mengikuti, sambil berharap semakin bisa menekan angka penyebaran virus Covid-19 ini," ujar Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davni dalam perbincangan dengan merdeka.com beberapa waktu lalu.

Lalu upaya apa saja yang dilakukan Pemkot Tangsel sehingga angka penyebaran Covid-19 bisa terus ditekan? Berikut petikan wawancara wartawan merdeka.com dengan Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davni.

wakil wali kota tangsel benyamin davni

Wartawan Merdeka.com Angga Yudha Pratama Wawancara dengan Wakil Wali Kota Tangerang Benyamin Davni ©2020 Merdeka.com

Terkait untuk menghambat penyebaran Covid-19 di Tangsel, strategi apa yang sudah diterapkan?

Kita semenjak awal muncul Covid-19 di Depok karena bertemu orang Jepang saat itu, kita langsung bersiap-siap. Karena ngomongin Depok, ini kan satu jalur. Kita di bulan Maret langsung siap-siap. Ibu Wali Kota Airin langsung koordinasi membuat gugus tugas. Dan benar saja, ketika Jakarta menjadi epicentrum pertama, Tangsel langsung kena, dari mulai ODP dulu.

Jadi kita infrastruktur penanganan, dari gugus tugas, karena itu amanat dari PP 21/2020. Kita langsung membuat struktur gugus tugas sampai tingkat RT.

Kemudian, kami membuat konsolidasi anggaran. Ini yang tidak mudah. Karena perencanaan anggaran yag kita buat sebelum selesai di akhir November, kemudian pada pertengahan pada Maret, kita konsolidasikan, karena ini ada anjuran dari Menteri Keuangan dan Mendagri, karena ada surat edarannya, kita langsung menggeser beberapa kegiatan tidak dilakukan. Dan semua anggaran digeser untuk Covid ini.

Kami kemudian menugaskan secara khusus Dinas Kesehatan untuk mengambil tindakan-tindakan dalam kondisi mendesak. Kemudian setelah itu, Ibu Wali Kota menetapkan Tangsel dalam posisi Kejadian Luar Biasa (KLB). Waktu itu dari dari 7 kecamatan sudah 5 kecamatan yang kena.

Tidak lama kemudian, seluruh kecamatan dengan 24 kelurahan, kurang lebih merebak 45 (yang terkena Covid), langsung tinggi angkanya. Karena angkanya tinggi, langsung kami ubah posisi menjadi Tanggap Darurat.

Pada akhir bulan Maret, kami membuat Peraturan Walikota No 13/2020 tentang Penanganan Covid. Di situ diatur segala aktivitas masyarakat. Namun, sebelum itu kami mengusulkan PSBB ke Menkes. Karena sudah Vicon dengan Gubernur Banten dan muspida. Dan tak lama kemudian, Tangsel menetapkan PSBB tahap pertama. Dengan dibantu TNI dan Polri.

Kami juga menunjuk RSU Tangsel sebagai RS transit. RS rujukan ditunjuk Kemenkes hanya di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Tapi RSU Kota Tangsel hanya sebagai transit. Kami membentuk 7 dokter spesialis dan sub spesialis. Angka pada saat itu cukup tinggi. Bisa sampai 20-30 ODP dalam PSBB pertama.

Karena anggaran sudah bergeser, dari anggaran tidak tetap Rp 7 miliar, kami menggeser anggaran lain, sehingga anggaran belanja tidak tetap untuk penanganan Covid menjadi kurang lebih hampir Rp 151 miliar.

Dari situ kami membangun Gedung Lawan Covid. Ada gedung kawasan pertanian terpadu, baru selesai dibangun, langsung diubah. Ini untuk pasien ODP. Untuk isolasi mandiri. Semua akhirnya masuk dalam zona merah di Tangsel.

wakil wali kota tangsel benyamin davni

©2020 Merdeka.com


2. Seperti apa Tangsel menjalani kebijakan PSBB?

Kami membentuk 7 cek poin dengan jajaran tni-Polri. Kan Tangsel kotanya kecil hanya 143 km2, tapi berbatasan dengan Depok, Bogor dan Jakarta. Apalagi Depok jadi transmiter pertama dan Jakarta jadi epicentrumnya.

Melalui 7 cek poin itu, menjalankan protokol kesehatan. Di ujung PSBB pertama, mulai orang-orang teriak lapar. Makan. Kemudian setelah itu, kita mempersiapkan diri Rp 47 miliar itu kita alokasikan untuk bantuan sosial.

Ada data Kemensos yaitu DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), itu mereka sebanyak 36 ribuan data warga. Tapi kan gak cukup. Dalam PP 21 dan perwali, bahwa rentan dan terdampak Covid, kriterianya itu.

Kemudian kami meminta RT untuk mendata per KK, siapa saja yg terdampak. Kemudian terkumpul pekerja serabutan, ibu-ibu pedagang, dari situ kurang lebih mendapat data hampir 80 ribu KK.

Ini sudah clear datanya. karena kami cross check dengan data dinas kependudukan dan catatan sipil. Memang awalnya 95ribu. karena ada yang namanya sama, kelurahannya beda.

Dari sebanyak data itu kita saring melalui NIK KK. Dari situ kita dapat 80 ribuan KK tersebut.

Kita berpikir kalau pakai APBD pasti jebol. Kemudian kita ajukan ke Kemensos. Bersyukur dapat sekitar hampir 70 ribu KK, kemudian meminta bantuan sosial ke Pemprov Banten untuk 2.100 KK.

Ini karena sebentar-sebentar Pak Mensos ke sini, kita bilang bantuan masih kurang. Beliau bilang untuk ajukan lagi bantuan. Karena masih ada saja yang merasa dibantu.

Untuk warga yang tinggal di Tangsel, namun KTP di luar Tangsel, dan belum dapat bantuan, kami minta untuk mereka membuat surat pernyataan. Itu sampai 10 ribu lebih.

Kami juga menggali dana CSR dari perusahaan-perusahaan di Tangsel. Dari mereka kami mendapat sembako. Setelah dapat kami langsung serahkan. Ini untuk orang yang di luar NIK KK.

3. Seberapa besar dana bansos yang diberikan Pemkot Tangsel kepada warga yang terdampak?

Kami mencapai Rp 600.000 ada dalam bentuk uang dan sembako. Ada yang 600.000 itu dibagi 200.000 tiap dua minggu. Yang dalam bentuk uang kami kerja sama dengan BJB.

Jadi yang dapat uang tidak dapat sembako. Yang dapet sembako tidak dapat uang. Yang dapat dari Pemrov Banten tidak dapat dari Kemensos.

wakil wali kota tangsel benyamin davni

©2020 Merdeka.com


4. Langkah apa yang dilakukan Pemkot Tangsel untuk mengurangi adanya kekacauan pembagian data?

Awalnya kami dari data dulu. makanya kami libatkan RT di situ. Kalau yang lain, mungkin membuka dulu pendaftaran baru dibersihin datanya. Kalau kita tidak. Pak RT mendata langsung dibersihkan. Itu saja masih ada datanya yg beda-beda.

Kemudian kami sudah wanti-wanti, kaau sudah dapat bansos tidak dapat sembako.

Di sini RT juru kunci. Sehingga saat bantuan itu datang, tidak ke kelurahan. Shiper itu harus langsung ke tiap Pak RT. Jadi RT dapat 300 bantuan, itu langsung bagikan. Ini karena ada uang dari kementerian sosial ada biaya antarnya itu Rp 5000 per paket. Jadi semangat RT juga. Dari kita juga kasih insentif RT dan RW itu.

5. Persiapan penanganan medis di Tangsel seperti apa?

Kami memiliki 29 puskesmas di Tangsel, 27 RS swasta, semua kita libatkan. Ibu Wali Kota Vicon dengan mereka.

Angkanya mulai turun. Terakhir angka ODP yg sembuh 1155 orang. Ada yang isolasi mandiri di tempat rumah lawan Covid.

PDP yang sembuh bertambah bisa 13 orang per hari. Yang dirawat pun sudah berkurang. Sedangkan yang meninggal PDP bertambah 2 orang. Biasanya yang meninggal satu hari bisa 5-6 orang. Bahkan bisa 10 orang. Yang meninggal itu dirawat di RSU Banten, atau tempat lain, tapi orang Tangsel tetap kita jemput.

Kita juga menyiapkan 3 TPU di Jombang, TPU Binbin di Kecamatan Serpong, dan TPU Buaran.

Pertama memang ada kejadian penolakan, kemudian Dandim Dan Kapolres memberikan pemahaman. Ternyata mereka hanya khawatir. Setelah itu selesai. Sekarang Alhamdulillah sudah tidak ada lagi.

Kami pun sudah melakukan Rapid Test. Sampai saat ini sudah memiliki 11.371 unit rapid test. Itu dilakukan di beberapa titik, terutama basisnya di Puskesmas. Jadi orang gak berkerumun lagi.

Dari rapid tes sebanyak 5925 unit, yang positif 120 orang. Atau sekitar 2,7% saja yang positif. Di pasar, terminal, dan siapa saja minta. Silakan kami siap rapid test. Terutama di pasar kami akan melakukan.

6. Bisa dijelaskan tentang aspek hukum dari aturan yang sedang ditegakkan di Tangsel untuk penanganan corona?

Payung hukumnya Peraturan Pemerintah, di bawahnya diamanatkan Peraturan Wali kota. Dalam aturan perwali kita hanya bisa memberikan sanksi administrasi. Kita muat dalam pasal 38 di Perwali, kita dengan teguran secara tertulis, mengamankan barang-barang. Jadi kalau ada restoran yang tidak menjaga protokol, bangkunya saja kita ikat di lokasi tersebut. Sampai kalau perlu sampai cabut izinnya.

Untuk para pengendara, kita tidak bisa memasukkan aturan mencabut SIM. Itu aturan lalu lintas. Ya akhirnya kreativitas teman-teman di lapangan. Ada yang disuruh push up dll. Kita juga lebih banyak edukasi jadinya.

Di Tangsel angka penyebaran Covid turun terus. Kita sebenarnya boleh tidak melanjutkan PSBB. Tetap, Gubernur Banten pada 18 Mei, memerintahkan Tangerang Raya untuk melakukan PSBB lagi. Mau tidak mau, akhirnya kita mengikuti PSBB lagi sampai 31 mei. Karena diminta wajib.

wakil wali kota tangsel benyamin davni

©2020 Merdeka.com


7. Mengapa Anda bisa merasa sangat optimis bahwa Tangsel sebenarnya bisa tidak menerapkan PSBB lagi?

Pertama angkanya landai dan turun terus, Itu angka per hari. Kurvanya sudah turun ke bawah hampir titik nol. Kalau acuannya kemenkes, kita bisa tidak lagi menerapkan PSBB.

Tapi peraturan gubernur yang membuat kita wajib ikut PSBB lagi. Tentu kita mengikuti, sambil berharap semakin bisa menekan angka penyebaran virus Covid ini.

9. Bagaimana perbaikan ekonomi dalam masa pandemi corona yang dilakukan Tangsel sejauh ini?

Kita sedang keteteran. Anggaran anjlok betul. Pajak tidak masuk, retribusi tidak masuk, dari bagi hasil pajak provinsi juga tidak masuk. Tapi yang penting pemerintahan jalan dulu deh. Ini pengalaman sejarah. Sejarah pemerintahan, sejarah kesehatan.

Untungnya pendidikan kami sudah sejak awal melakukan belajar di rumah. Apalagi memang sedang libur panjang. Itu sejak transmisi corona pertama di Depok, sekolah langsung kita minta belajar di rumah.

10. Tangsel kota yang warganya banyak aktivitas, Anda melihat apa yang menyebabkan angka penyebaran Covid bisa menurun?

Saya menganalisa karena kesadaran masyarakat. Karena penduduk Tangsel sebanyak 1,7 juta, itu 60 persen tinggal di komplek perumahan. Itu yang kami rasa tingkat edukasinya cukup tinggi.

Kita tidak ada lockdown, tapi banyak RT menerapkan lock down sendiri. Sejak awal. Kita tidak menganjurkan dan tidak melarang, tetapi mereka inisiatif sendiri pakai bambu maupun besi, itu salah satu yang menyebabkan angka kita terus melandai. [hhw]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini