Beda Sikap Luhut dan Ma'ruf Amin Soal Depo Pertamina Plumpang, PKS: Bikin Warga Resah
Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan setop ikut berbicara soal masalah Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta.
Mulyanto mengatakan, pernyataan Luhut yang meminta warga dipindahkan dari kawasan Depo Pertamina Plumpang bertentangan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin sebelumnya meminta Depo Pertamina direlokasi ke lahan Pelindo.
Menurut Mulyanto, apa yang dilakukan Luhut haram dan tabu. Secara etika politik Luhut telah melangkahi Ma'ruf Amin.
"Dari sisi tata kelola pemerintahan dan fatsun politik, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres. Ini kan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik sikap ini termasuk 'kurang ajar'," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (8/3).
Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo untuk menegur Luhut. Karena dianggap sudah sangat arogan.
"Arogansinya sudah kelewatan," imbuh Mulyanto.
Seharusnya pemerintah tidak memberikan informasi yang simpang siur kepada masyarakat. Mulyanto mendesak pemerintah satu suara memberikan sikap resminya.
"Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang di mana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang," ujar Mulyanto.
Ia meminta Luhut sebaiknya tidak bicara hal yang bukan menjadi kewenangannya. Apalagi pernyataannya menentang arahan Ma'ruf Amin.
"Pernyataan Luhut ini sudah keluar dari jalur dan membuat masyarakat di sekitar Depo Plumpang semakin resah," tegas Mulyanto.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik pihak yang memberi izin tinggal kepada warga di kawasan sekitar Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara. Menurutnya, belasan nyawa warga Tanah Merah hilang imbas kebakaran tersebut.
"Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawab lah sudah ada berapa nyawa hilang," kata Luhut saat jumpa pers di Jakarta Utara pada Senin (6/3).
Luhut meminta peristiwa kebakaran ini dilihat secara jernih. Menurut Luhut, risikonya besar bagi warga yang tinggal di area Depo Pertamina.
"Memang itu dari dulu sudah disiapkan pernah diomongkan. Karena bisa saja pipa di sini bocor, Terus belum Ketahuan dan bisa saja gas terbang. Kalau ada api di situ terbakar dan itu bisa saja terjadi itu sekarang," tuturnya.
"Jadi kita harus jernih, saya kira pemerintah harus cari jalan keluar, tidak boleh membuat popularitas di situ. Tidak boleh," ujar Luhut.
Menurutnya, bukan seharusnya lokasi Depo Pertamina Plumpang yang dipindahkan. Akan tetapi, warga Tanah Merah yang mestinya tidak tinggal di kawasan tersebut.
"Jangan dibalik-balik, Plumpang itu sudah dibuat di sana ada daerah kosong atau bumfer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah," pungkasnya.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Depo Pertamina Plumpang direlokasi ke kawasan Pelabuhan, sekitar PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia). Harapan itu disampaikan usai meninjau langsung lokasi pemukiman warga yang terbakar, di kawasan Koja, Jakarta Utara.
"Saya berharap supaya Depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di Pelabuhan di daerah Pelindo. Saya kira begitu," ucap Ma'ruf kepada wartawan, di lokasi kebakaran, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3).
Sebab, lanjut Ma'ruf, lokasi Depo Pertamina Plumpang saat ini cukup dekat dengan pemukiman padat penduduk, khususnya Kampung Tanah Merah Bawah, RW 12. Sehingga, kawasan itu sangat rawan karena berdekatan dengan objek vital.
Sementara itu, dia melanjutkan untuk kawasan pemukiman warga yang terbakar. Ke depannya akan dilakukan penataan agar daerah tersebut bisa lebih aman.
"Kemudian daerah ini akan ditata ulang, supaya lebih teratur, lebih baik aman dan memenuhi persyaratan sebagai suatu daerah yang berada di wilayah ibu kota itu saya kira," ucapnya.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi
Ahok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Minta Alokasi Pupuk Subsidi Ditambah, Dirut Pupuk Indonesia Respons Begini
Perusahaan berkomitmen memenuhi tambahan ketersediaan pupuk subsidi untuk para petani.
Baca SelengkapnyaKetua TKD AMIN: Rakyat Sumbar Kecewa Prabowo ke Jokowi, Kita Yakin Pemilih Pindah Dukung Anies
Ketua TKD AMIN mengklaim pemilih di Sumatera Barat kecewa dengan Prabowo Subianto merapat ke Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo: Kita Dapat Laporan Ada Niat-Niat Tidak Baik Mau Merusak Surat Suara
Prabowo Subianto mendengar kabar ada pihak-pihak yang ingin berbuat curang di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaJokowi Bertemu Prabowo dan Zulhas, Puan: Saya Tunggu Diajak Presiden
Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai. Mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, lalu Ketum PAN Zulkifli Hasan hari ini.
Baca SelengkapnyaHari Kedua di Sumut, Jokowi Tinjau RSUD Hingga Cek Stok Beras
Jokowi direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaMentan Amran: Kabar Baik Bagi Petani, Pastikan Menkeu Keluarkan SK Tambahan Pupuk
Kepastian tersebut diungkapkan Mentan seusai rapat terbatas terkait pangan bersama Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya