Merdeka.com - Sengketa tanah lahan Sriwedari antara Pemkot Solo dengan ahli waris hingga saat ini belum juga berakhir. Beda pendapat justru mengemuka antara mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dan Wali Kota saat ini, Gibran Rakabuming Raka terkait penyelesaian.

Dalam satu kesempatan, Rudy mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan. Ia pun meminta Gibran untuk menyampaikan hal tersebut ke presiden yang juga ayahnya. Namun usulan tersebut ditolak. Gibran optimistis, masalah Sriwedari bisa diselesaikan sendiri tanpa melibatkan Presiden Jokowi.

"Kita urus sendiri saja," ujar Gibran, Minggu (28/11).

Gibran menyebut, pernyataan yang dilontarkan Rudy menjadi ramai. Menurut Gibran, hal itu penting karena Pemkot Solo ingin membentuk opini publik bahwa Sriwedari masih milik Kota Solo.

"Pemerintah tidak meninggalkan, tidak melakukan pembiaran. Pemerintah tahun depan mulai menyentuh Sriwedari lagi, ini penting sekali," tandasnya.

Sementara Rudy tetap bersikukuh bahwa Presiden Jokowi perlu turun tangan dengan meminta ke Mahkamah Agung (MA) untuk mengecek kembali putusan pengadilan yang tumpang tindih terkait Sriwedari.

"Lha kalau Mas Gibran tidak mau menyampaikan ke Pak Jokowi dan bisa menyelesaikan sendiri itu bagus. Tapi kalau masyarakat menyampaikan ke Pak Jokowi itu sah-sah saja," katanya.

Menurut Rudy, masalah Sriwedari sebenarnya sudah selesai sejak tahun 1979. Karena pada tahun 1979 sudah dikonversikan RVE menjadi Hak Guna Bangunan (HGB).

"Dengan batas waktu 50 tahun. Kalau negara membutuhkan, harus dilepas. Jadi sudah selesai sejak awal sebenarnya," jelasnya.

Terkait kasus sengketa lahan Sriwedari itu, pihaknya juga yakin jika ada mafia tanah yang bermain. "Mumpung ada kasus mafia tanah, geber sekalian. Peran mafia tanah di sini, saya jamin 1.000 persen pasti ada," pungkasnya.