Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Beda dengan Menkum HAM, Jaksa Agung tak setuju soal remisi koruptor

Beda dengan Menkum HAM, Jaksa Agung tak setuju soal remisi koruptor Jaksa Agung HM Prasetyo di KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo tak setuju dengan wacana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk merevisi PP No 99 Tahun 2012. Prasetyo mengatakan masih banyak hal yang harus diurus ketimbang sekadar merevisi PP syarat pemberian remisi untuk terpidana kasus korupsi, narkotika dan terorisme.

"Ada banyak hal lain yang masih perlu kita kaji kayak sistem pembuktian terbalik, pemiskinan koruptor," ujar Prasetyo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/3).

Prasetyo mengatakan PP itu sudah cukup bagus mengatur pemberian remisi untuk para napi dalam kasus tindak pidana khusus. Menurutnya, pelaku kejahatan luar biasa itu sudah sepatutnya diberikan hukuman yang berat yakni dengan pengetatan pemberian remisi.

"Remisi kan ada aturannya. Yang pasti dengan PP 99 itu sudah cukup bagus untuk diterapkan dengan baik. Mereka memang punya hak, tapi kewajibannya juga banyak harus dipenuhi. Kalau korupsi, antara lain, kooperatif, justice collaborator, sudah membayar denda, uang pengganti. Teroris sudah ikut deradikalisasi, dia menyatakan setia pada NKRI. Tidak akan mengulangi perbuatannya. Untuk narkoba remisi hanya mereka yang dipidana 5 tahun lebih. Itu saja. Kalau itu diterapkan sudah cukup bagus," beber Prasetyo.

Prasetyo menambahkan PP itu masih relevan dan tidak perlu direvisi lagi. "Ya saya rasa cukup relevan lah. Jadi tidak sembarangan orang dapat remisi. Memang dia punya hak, tapi hak itu tidak serta merta diberikan kalau kewajibannya tidak dipenuhi," tegasnya.

Prasetyo mengaku tidak takut dianggap berseberangan dengan Menkum HAM Yasonna Laoly akibat tidak setuju revisi. Prasetyo mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan wacana revisi tersebut, padahal seharusnya dirinya dilibatkan juga.

"Kalau revisi ketentuan saya gak tahu ya. Tapi kalau pemberian remisi memang seharusnya dilibatkan karena PP mengatakan demikian," pungkasnya.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Berkali-kali Hampir Mati, Prabowo: Saya Tidak Rela Koruptor Terus Mencuri Uang Rakyat

Berkali-kali Hampir Mati, Prabowo: Saya Tidak Rela Koruptor Terus Mencuri Uang Rakyat

Prabowo berjanji di sisa hidupnya akan berjuang untuk bangsa dan negara.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
AHY: Demokrat Tak Menuntut Jatah Menteri, Prabowo Pemimpin yang Punya Komitmen

AHY: Demokrat Tak Menuntut Jatah Menteri, Prabowo Pemimpin yang Punya Komitmen

AHY memastikan Partai Demokrat siap membantu menuntaskan janji-janji kampanye pasangan calon nomor urut 2 itu di pemerintahan nanti.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Prabowo: Hei Koruptor, Kaum Munafik, Antek Asing, Prabowo Tak Pernah Gentar Terhadap Kalian

Prabowo: Hei Koruptor, Kaum Munafik, Antek Asing, Prabowo Tak Pernah Gentar Terhadap Kalian

Prabowo menekankan dirinya akan mengusir koruptor agar Indonesia menjadi negara sejahtera

Baca Selengkapnya
Berantas Korupsi, Prabowo Ingin Kualitas Hidup Pengambil Keputusan Penting Pemerintahan Diperbaiki

Berantas Korupsi, Prabowo Ingin Kualitas Hidup Pengambil Keputusan Penting Pemerintahan Diperbaiki

Prabowo mencontohkan, hakim di negara-negara maju, apalagi hakim tertinggi dijamin jabatannya seumur hidup.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN soal Prabowo Naik Pangkat: Rezim Omon-Omon, Enggak Karu-karuan

Timnas AMIN soal Prabowo Naik Pangkat: Rezim Omon-Omon, Enggak Karu-karuan

Kata dia, pemberian pangkat jenderal kehormatan yang diklaim sebagai apresiasi dari negara kepada menteri tersebut juga tidak tepat.

Baca Selengkapnya
Kritik Pemberian Pangkat Jenderal untuk Prabowo, Adian PDIP: Jokowi Sadar Sakiti Korban Pelanggaran HAM

Kritik Pemberian Pangkat Jenderal untuk Prabowo, Adian PDIP: Jokowi Sadar Sakiti Korban Pelanggaran HAM

Politikus PDIP, Adian Napitupulu menyatakan, pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto menyakiti korban pelanggaran HAM masa lalu.

Baca Selengkapnya
Prabowo Ingatkan Indonesia Harus Mandiri: Persaingan Antar Bangsa Kejam

Prabowo Ingatkan Indonesia Harus Mandiri: Persaingan Antar Bangsa Kejam

Hubungan antar bangsa belum tentu akan berjalan seiringan selamanya. Semua tergantung kepentingan.

Baca Selengkapnya
Soal Jatah Kursi Menteri Pemerintahan Mendatang, PAN Singgung Hubungan Baik dengan Prabowo

Soal Jatah Kursi Menteri Pemerintahan Mendatang, PAN Singgung Hubungan Baik dengan Prabowo

Dirinya mengungkapkan, jika ketua umum partainya sudah melakukan komunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya