Beda Abraham Samad dan Taufiqurrahman Ruki di mata JK
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla blak blakan bicara soal Ketua KPK nonaktif Abraham Samad dan Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki. Menurut JK, Abraham Samad sudah tidak bisa lagi dijamin kredibilitasnya. Sementara Ruki, masih dianggap bagus track record-nya.
JK mengatakan hal itu saat wawancara khusus dengan merdeka.com, Senin (9/3) kemarin di kantor Wapres, Jalan Veteran III, Jakarta.
"Lihat saja yang terjadi di Abraham. Jadi bukan soal.. tapi soal tidak bisa dijamin lagi kredibilitasnya, kejujurannya," kata JK.
Padahal menurut JK, KPK dibentuk untuk menangkap orang-orang yang tidak jujur terhadap keuangan negara. Jadi orang-orang yang dipilih tersebut harusnya lebih jujur dari orang-orang yang ditangkap KPK.
"Kalau KPK bukan orang jujur, tidak bermoral, bagaimana tidak merusak KPK. Orang KPK kan sudah dipilih untuk membasmi orang yang tidak jujur, ya harusnya lebih jujur. Kalau bermasalah bagaimana," tanya JK.
JK membantah apa yang terjadi selama ini adalah upaya kriminalisasi terhadap Abraham Samad dan KPK.
"Kalau anda bilang kriminalisasi, bagaimana yang terjadi dengan BG (Komjen Budi Gunawan)? Itu jelas semua dikatakan bahwa pasti ada permainan politik masuk situ. Ya berbahaya kalau pimpinan KPK memasukkan emosi pribadinya. Jadi siapa yang merusak KPK?" JK kembali bertanya.
Lalu bagaimana dengan Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki? JK menyebut Ruki masih memiliki kredibilitas.
"Saya melihat orang dari track recordnya. Ruki kan track recordnya pertama kan bagus, cuma jaman dia pas jadi Ketua KPK memang tidak ada masalah.
JK membantah saat ditanya kehadiran Ruki di KPK justru dianggap malah mengkerdilkan posisi KPK, karena Ruki mengembalikan kasus BG ke Kejaksaan dan oleh Kejaksaan dilimpahkan lagi ke Polri.
"Begini, kalau pengadilan, lepas peran dari kontrak, pengadilan memutuskan ini tidak sah, emangnya mau diperiksa terus? Kalau pengadilan mengatakan itu tidak sesuai proses hukum, ya mesti dikembalikan dong. Apa harus dipaksakan, justru itu melanggar hukum, di atas KPK kan pengadilan, yang penting kan pengadilan," papar pria asal Makassar, Sulawesi Selatan tersebut.
JK menambahkan, Komjen BG tetap tak dilantik meski menang di praperadilan lantaran Presiden Jokowi ingin menjaga perasaan publik biar tenang.
"Justru itu Pak Jokowi menjaga perasaan publik walaupun tidak mutlak. Tapi menjaga opini masyarakat, supaya lebih tenang lah," ujarnya.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Serahkan Surat Pengunduran Diri, Mahfud Ungkap Reaksi Jokowi: Beliau Bergurau Seperti Teman Lama
Mahfud telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi di Istana Negara.
Baca SelengkapnyaNama Produk Sama dengan Nama Anaknya, Nasabah Mekaar Ini Dipuji Jokowi
Dalam kunjungannya Jokowi menemui 3.000 ibu-ibu nasabah Mekaar di GOR Dua Saudara, Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Baca SelengkapnyaHari Kedua di Sumut, Jokowi Tinjau RSUD Hingga Cek Stok Beras
Jokowi direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sedih, Pangdam Siliwangi Melepas Dua Jenderal, Mayjen TNI Dadang Arief 'Lebih Sedih Kalau Persib Kalah Terus'
Koorsahli Panglima TNI, Mayjen TNI Dadang Arief sedih harus meninggalkan Kodam III/Siliwangi, namun lebih sedih ketika melihat Persib kalah terus.
Baca SelengkapnyaJokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket
Kata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.
Baca SelengkapnyaTangis Ajudan Perempuan Pecah Melepas Letjen TNI, Peluk Erat Istri Jenderal Tak Kuasa Berpisah
Seolah tak rela berpisah, prajurit Kowad TNI sekaligus ajudan wanita ini menangis melepas sosok Letjen TNI Arif Rahman.
Baca SelengkapnyaJokowi Cek Pelayanan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak, Minta Alkes Ditambahkan
Jokowi mendapat informasi, pasien harian rata-rata berjumlah 600 pasien. Sehingga menurutnya wajar jika terjadi antrean.
Baca SelengkapnyaDitanya Alasan Tidak Pernah Korupsi, Mahfud MD Berikan Jawaban Menohok
Mahfud mengakui ada hal yang ditakutinya apabila dirinya terlibat dalam kasus korupsi.
Baca SelengkapnyaRafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara, Ditjen Pajak Beri Respons Begini
Dwi memastikan, DJP akan terus menjaga integritas dan kode etik yang berlaku.
Baca Selengkapnya