Merdeka.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) berencana membeli sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Pengadaan ini dalam rangka modernisasi sejumlah alutsista yang usia sudah cukup tua.

Rencana pembelian alutsista tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam). Terkait pendanaan, Kemhan akan menggunakan uang pinjaman dari sejumlah negara. Meski harus berutang, Kemhan yakin tidak akan membebani negara.

"Memang ada, tapi dipastikan tidak akan bebani Keuangan negara," kata Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan, Mayjen TNI Rodon Pedrason, saat dikonfirmasi pada Sabtu (29/5) lalu.

Rodon tidak mau merinci berapa nominal yang dibutuhkan untuk belanja alutsista ini.Hanya saja, katanya, negara pemberi pinjaman memberikan tenor sampai dengan 28 tahun dengan bunga kurang dari 1 persen.

Jika mengacu pada pasal 7 Rancangan Perpres Tentang Kebutuhan Alpalhankam, dijelaskan bahwa dana yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah USD 124.995.000. Kemudian secara merinci meliputi akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314, pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000, untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686.

Juru Bicara Kemhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, juga belum merinci besaran dana yang dibutuhkan untuk program belanja alutsista tersebut. Menurutnya, formula pembelian dari pinjaman itu masih dalam proses pembahasan bersama para pihak terkait.

"Karena pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil, serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN, dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (31/5).

Dahnil menambahkan, reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam rencananya akan dilakukan secara berkelanjutan melalui mekanisme belanja alpalhankam. Lima renstra dibelanjakan pada satu renstra pertama, yaitu 2020-2024 sehingga postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026, dan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044.

Beban Kemhan Bayar Pinjaman

Rencana pengadaan alutsista oleh Kemhan mendapat pandangan beragam. Apalagi, jika mengacu pada besarnya duit pinjaman yang dibutuhkan untuk membeli alutsista canggih. Nilainya cukup fantastis.

Sejumlah pihak mempertanyakan bagaimana proses cicil dari pinjaman tersebut. Mengingat, anggaran Kemhan dalam APBN 2021 hanya di angka Rp136,9 Triliun.

Akademis sekaligus pengamat bidang militer, Connie Rahakundini Bakrie, secara lantang mengatakan rancangan Perpres yang menjadi landasan untuk pembelian alutsista salah dan wajib direvisi total.

Kalkulasi Connie, dengan nilai pinjaman pembelian alutsista sekitar Rp1,760 triliun, artinya Kementerian Pertahanan wajib mengalokasikan dana kira-kira Rp70 triliun per tahun untuk membayar cicilan.

Angka tersebut, katanya, agak mengejutkan apalagi bila dibandingkan jatah anggaran Kementerian Pertahanan Rp136,9 triliun untuk tahun ini. Artinya, nilai itu dikurangi Rp70 triliun, maka tersisa sekitar Rp 66 triliun. Sisa anggaran ini diperuntukan untuk kegiatan operasional Kemhan lainnya seperti gaji pokok para tentara.

Belum lagi, katanya, jika Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas anggaran untuk Kementerian Pertahanan di APBN 2022 menjadi kisaran Rp 120 triliun.

"Bayangkan tahun depan kita Rp120 triliun dipotong Rp70 triliun, maka tinggal Rp50 triliun artinya buat gaji TNI pun enggak cukup," ujar Connie kepada merdeka.com, Kamis (3/6).

Mengacu pada analogi ini, Connie kurang sepakat bila anggaran Kemhan dihabiskan untuk mencicil pinjaman dalam rangka modernisasi alutsista. Sebab anggaran yang terbatas akan berdampak pada dana pelatihan dan operasional para tentara yang juga membutuhkan banyak biaya.

"Misalnya dari Rp130 Triliun itu Rp60 Triliun untuk gaji pokok, makanya kalau dari situ dipotong Rp70 Triliun, ya sudah TNI suruh tidur 25 tahun. Alutsista datang, enggak bisa apa-apa enggak bisa latihan apa-apa enggak ada biayanya," sambungnya.

Connie menegaskan, pandangannya ini bukan bentuk penolakan atas niat baik Kemhan untuk meremajakan alutsista TNI. Hanya saja, kata dia, sepatutnya nilai pembelian alutsista ditetapkan setiap lima rencana strategis (renstra) atau 5 tahun. Dengan demikian, cicilan yang dibayar menyesuaikan setiap 5 tahun.

"Setiap renstra segitu saja, jadi jangan semua dipooling tapi kemudian di belakang enggak punya apa-apa," kritik Connie.

Modernisasi Alutsista Dibutuhkan

Terpisah, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi, menilai pembelian alutsista memang harus dilakukan Kemhan meski harus menggelontorkan nilai tidak sedikit. Menurutnya, modernisasi alutsista harus tetap berjalan tetapi tanpa membebankan negara. Salah satu caranya dengan mengajukan pinjaman dengan tenor cukup panjang dan sukukbunga rendah.

Dengan tenor pinjaman yang panjang, lanjut Khairul, pemerintah tetapi bisa fokus menggenjot sektor-sektor selain pertahanan. Jika seluruh sektor telah membaik, secara otomatis akan menggenjot geliat ekonomi. Kemampuan negara dalam membayar cicilan pun akan kokoh.

"Berikan waktu cukup untuk tingkatkan industri pertahanan dan pertumbuhan di sektor-sektor lain sehingga kemampuan kita membayar semakin membaik. Itu juga membantu pemerintah membangun sektor sektor lain," jelasnya.

Terkunci Kewajiban Bayar Cicilan

Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon, menilai rencana pembelian alutsista oleh Kemhan dengan nilai cukup besar pada dasarnya hal yang wajar. Mengingat satu unit alat pertahanan saja cukup mahal dan pengadaan ini untuk membeli beberapa unit alusista.

Bagi Effendi dan Komisi I sebagai mitra kerja, yang menjadi persoalan adalah bagaimana dengan skema pembayaran cicilan di pemerintahan setelahnya. Politikus PDIP itu mengingatkan adanya potensi ketidakmauan pemerintah selanjutnya untuk membayar cicilan.

"Yang uutang siapa yang cicil siapa. Apakah mereka setuju mereka terkunci dengan beban cicilan dan bayar utang ini," sambungnya.

Anggota Komisi I lainnya, Dave Laksono, menambahkan jika dilihat dari angka, pengadaan alutsista ini memang terdengar sangat wah. Tetapi perlu diketahui pula, katanya, memang sejumlah alat tempur milik TNI belum dimodernisasi.

Meski modernisasi sangat dibutuhkan, sambung Dave, pengadaan dengan nilai ribuan Triliun ini tetap harus dilakukan dengan hati-hati.

"Jangan sampai modernisasi alat tempur kita ini berdampak pada keroposan kondisi perekonomian kita, karena utang ini kan tenornya panjang. Jangan sampai negara terbebani dan kita alami masalah keuangan," katanya saat berbincang dengan merdeka.com.

Sejumlah hal harus menjadi pertimbangan sebelum rencana ini direalisasikan. Selain soal ekonomi, katanya, harus dipastikan pula alutsista yang dibeli sesuai dengan kebutuhan TNI di masa depan.

"Karena kan beli barang ini harus sesuai dengan pengembangan SDM nya. Terakhir kita harus pastikan dapat deal yang terbaik misalnya akan melibatkan BUMN kita, TOT (transfer of technology) nya supayanya bisa bermanfaat untuk generasi nantinya, pastikan geo politik," jelasnya.

Diakui, jika hanya mengandalkan anggaran dari Kemhan, sulit rasanya modernisasi alutsisa itu akan tercapai. Sebab butuh dana besar untuk satu unit pengadaan alat tempur.

Menhan Prabowo Tegaskan Semua Masih Rencana

Di tengah ragam pandangan atas rencana pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menegaskan rencana ini belum final. Masih ada pembahasan lebih lanjut antara Kemhan dengan kementerian terkait.

"Rencana ini masih kita godok bersama Bappenas," kata Prabowo usai rapat dengan Komisi I DPR, Rabu (2/6) kemarin.

Menurut Prabowo, modernisasi alutsista TNI memanng sangat dibutuhkan. Sebab, usia alat tempur milik Indonesia yang sudah tua dan harus segera diperbaiki.

"Sebagai mana diketahui banyak alutsista kita sudah tua sudah saatnya memang mendesak harus diganti, kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat," tutup Prabowo.