Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk pembayaran PBB DKI Jakarta 15 April 2013 lalu. Oleh karenanya, mulai 1 Mei 2013 secara serentak, seluruh kantor pos di Indonesia, termasuk di Jakarta sudah dapat menerima pembayaran PBB Pedesaan dan Perkotaan (P2) Provinsi DKI Jakarta.

Pada penandatanganan Mou tersebut Pemprov diwakilkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) didampingi dengan Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Budi Setiawan.

"Saya senang dengan kerja sama ini. Sebab, kinerja kantor pos tidak perlu ditanyakan lagi dalam melayani warga Jakarta, dan Indonesia secara umum. Apalagi outlet kantor pos di Jakarta mencapai ratusan, sehingga warga Jakarta semakin mudah dan dekat membayarkan PBB tepat waktu," kata Ahok di Kantor Pos Jakarta Pusat, Kamis (2/5).

Bahkan Ahok merencanakan kerja sama dengan PT Pos Indonesia tidak hanya berhenti pada pembayaran PBB saja. Melainkan juga akan mencoba pembayaran pajak restoran, hiburan, dan pajak daerah lainnya di kantor pos juga.

"Kinerja kantor pos ini luar biasa. Maka kita akan tingkatkan kerja samanya tidak hanya pada pembayaran PBB saja. Melainkan akan kita coba seluruh jenis pajak daerah dapat dibayarkan di kantor pos," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Budi Setiawan mengatakan mulai 1 Mei 2013, warga Jakarta dapat membayarkan PBB di 291 outlet kantor pos di seluruh wilayah DKI Jakarta. Juga dapat dibayarkan di mobil pos keliling yang saat ini sudah mencapai 69 unit. Sementara di seluruh Indonesia, outlet kantor pos ada sebanyak 3.800 outlet.

"Kami juga bisa dipanggil untuk melayani masyarakat. Seperti keinginan Wakil Wali kota Jakarta Pusat Fatahillah untuk pelayanan malam hari, kami bisa datang untuk melayani warga membayar PBB di malam hari," kata Budi.

Untuk membayar PBB P2 DKI Jakarta di kantor pos, lanjut Budi, caranya sangat mudah. Tinggal datang ke kantor pos yang terdekat, lalu menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 atau menyebutkan Nomor Objek Pajak (NOP) 18 digit. Kemudian setorkan pembayaran sesuai dengan kewajiban yang harus dibayar.

"Sistem kita ini online secara real time ke sistem Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI. Jadi jika warga membayar PBB di kantor pos maka datanya langsung muncul di sistem Dinas Pelayanan Pajak DKI pada jam yang sama dia membayar di kantor pos. Jadi jangan khawatir datanya tidak terekam di DPP DKI," jelasnya.