Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat telah menindak 50 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai melanggar netralitas saat pemilihan Pilkada 2020.

Komisioner Bawaslu Sumbar Vifner mengatakan, ada 50 ASN yang telah ditindaklanjuti dugaan pelanggarannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Dari 50 orang itu, 25 ASN telah mendapatkan rekomendasi sanksi dari KASN," kata Vifner di Padang kepada Merdeka.com, Rabu (21/10).

Dia menyebut ASN yang telah mendapatkan sanksi hukuman disiplin sebanyak 22 orang dan sanksi moral 3 orang.

"Empat ASN diantaranya telah mendapatkan sanksi dari Pejabat Pembina Kepegawaiannya, yakni sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun," jelas Vifner.

Dia menjelaskan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para ASN itu seperti melakukan pendekatan ke partai politik, mendeklarasikan diri sebagai kepala daerah dengan spanduk, menghadiri deklarasi calon hingga memberikan bentuk dukungan pada sosial media maupun media massa.

"Ada yang kami temukan langsung, dan ada yang berdasarkan laporan dari masyarakat, terhadap pelanggaran netralitas ASN tersebut," kata Vifner.

Bawaslu memperingatkan ASN agar tidak masuk ke ranah aktivitas politik. Pasalnya, hal itu melanggar netralitas ASN sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

"Kemudian sesuai Pasal 7 PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Didalamnya dinyatakan bahwa pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari ASN harus bersikap dan berpedoman terhadap etika dalam bernegara," jelas Vifner.

Selain itu, dia berharap kedepan tidak ditemukan lagi kasus netralitas yang melibatkan ASN tersebut. “Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, akan kami tindak secara tegas,” kata Vifner.

Tidak hanya ASN, Bawaslu juga mengimbau agar TNI dan Polri juga berlaku netral dan tak berpihak ke pasangan calon manapun dalam Pilkada 2020 tersebut.