Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan bahwa jumlah logistik untuk Pemilihan Umum (Pemilu) masih kurang. Lebih dari itu, kualitas logistik tidak baik, bahkan kotak suara yang terendam di Cirebon sudah harus diganti karena tidak layak pakai.

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah menyebut pengecekan logistik Pemilu 2019 tersebut, pada 28 Januari hingga 6 Februari 2019 di 27 kabupaten/kota. Itu dilakukan untuk mengetahui kesiapan logistik tepat jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas dan efisien.

Dari catatannya, dari 696.500 kotak suara yang dibutuhkan di Jawa Barat, masih ada kekurangan 6.708 unit, termasuk yang kondisinya rusak sebanyak 2.463 unit. Dari jumlah itu 2.298 di antaranya ada di Cirebon.

"Yang di Cirebon itu sudah rusak, enggak bisa dipakai lagi akibat air yang merembes ke gudang penyimpanan. Harus segera diganti. Kami minta segera dipenuhi," kata ketua Bawaslu Jabar, Abdullah saat dihubungi, Sabtu (16/2)

Selain itu, bilik pemungutan masih membutuhkan tambahan sebanyak 46.415, tinta 883 botol dan segel 1,522.080 unit. Kemudian, sampul formulir TPS masih kurang 120.259 lembar termasuk sampul formulir PPS, PPK dan KPU kekurangan 2.820 dan sampul surat suara kekurangan 133.466 lembar.

Kondisi itu diperparah dengan ketidakmampuan KPU kabupaten/kota menyediakan gudang yang representatif untuk menyimpan logistik. Jika alasannya tidak ada anggaran, maka hal itu bisa diakali dengan meminjam aset pemerintah

Catatan lain adalah pengiriman surat suara Pemilu Legislatif dan Presiden 2019 yang dilakukan tanpa pengawalan kepolisian. Padahal, logistik pesta demokrasi ini sangat penting sehingga keamanannya harus terjamin.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaky Hilmi, mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengawasan ke seluruh kabupaten/kota terkait distribusi logistik. Dari 27 kabupaten/kota, lima di antaranya sudah menerima surat suara, yakni Kabupaten Pangandaran, Garut, Tasikmalaya, Bogor, Cianjur, dan Kota Banjar.

"Tetapi cukup mengejutkan, pengiriman surat suara dari (percetakan di) Semarang tanpa pengawalan pihak keamanan kepolisian. Padahal aturannya kan distribusi ini harus terjamin keamanannya," terangnya.

Kondisi ini, berbeda dengan Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018 karena setiap pengiriman surat suara dari percetakan dikawal aparat kepolisian. "Catatan lain adalah soal kualitas. Contohnya, segel untuk Pemilu 2019 lebih tipis jadi mudah robek," tegasnya.

Terpisah, terkait pengamanan distribusi logistik pemilu, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen M Iqbal menyatakan bahwa Polri sudah membangun komunikasi dengan sejumlah pihak soal penyelenggaraan Pemilu, khususnya KPU terkait distribusi logistik pemilihan.

"Kami sudah melakukan operasi beberapa bulan yang lalu. Kita akan melakukan komunikasi intensif dengan seluruh penyelenggara Pemilu, seperti KPU khususnya KPPS sampai TPS-TPS. Bagaimana pergerakan kotak suara," ucap Iqbal di Markas Polda Jabar, Jumat (15/2).

Untuk memastikan proses produksi hingga pendistribusian logistik aman, Polri terus berkoordinasi dengan KPU. Pengawalan sudah dilakukan sejak surat suara dalam proses pencetakan. Nantinya, pengamanan berlanjut pada pergeseran distribusi ke provinsi-provinsi.

"Karena mungkin sampai penghitungan suara bisa sampai malam. Kami sudah memberikan imbauan juga kepada masyarakat untuk membantu. Karena sekuat apapun TNI-Polri masyarakat-lah yang paling menentukan aman atau tidaknya. Kami optimistis penyelenggaraan Pileg dan Pilpres ini aman," ucapnya.