Merdeka.com - Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, 141 bakal pasangan calon (bapaslon) diduga melanggar aturan protokol kesehatan saat mendaftarkan diri ke kantor KPU. Menurutnya, hal dilanggar mereka disebabkan jumlah massa berlebih yang ikut bersama ketika mendaftar.

"Mereka diduga melanggar PKPU (Peraturan PKU) karena PKPU secara tegas melarang konvoi dan arak-arakan di tengah pandemi Covid-19," tulis Fritz dalam keterangan pers diterima, Senin (7/9).

Dia menambahkan, bila dugaan pelanggaran itu valid, maka Bawaslu akan merekomendasikan hal itu kepada pihak lain seperti kepolisian guna menindaklanjuti lebih jauh.

"Ini sesuai UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Arak-arakan dan pengerahan massa menurut saya sudah berpotensi atau dapat diduga melanggar Pasal 14 UU 4/1984 dan Pasal 93 UU 6/ 2018 atau larangan dari peraturan daerah setempat," tegas dia.

"Untuk itu, Bawaslu Provinsi/Kabupaten Kota meneruskan temuan atau laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang sesuai Pasal 28 (1) e dan Pasal 33 e UU 6/2020," imbuh Fritz.

Dia mengaku, saat ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru sekedar memberi teguran yang bersifat saran dan perbaikan.

"Kami mengingatkan karena sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk mencegah penyebaran Covid-19," tutupnya.

Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com