Merdeka.com - Plafon teras kantor Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, tiba-tiba ambrol, Kamis (22/10) pagi. Diperkirakan atap tersebut jebol saat menjelang subuh.

"Cuma rusak sedikit kok, sekarang sudah dibersihkan. Ya kira-kira jam 3 pagi mungkin," tutur Asrah Joyo Widono, Camat Kaliwates saat dikonfirmasi merdeka.com pada Kamis (22/10) pagi.

Asrah membenarkan, bangunan tersebut baru selesai direnovasi pada akhir tahun lalu. Sesuai ketentuan, kontraktor yang membangun bangunan pemerintah, terikat masa jaminan perawatan bangunan selama setahun.

"Ya memang biasanya seperti itu, tapi ini cuma kerusakan kecil saja kok. Secara umum, kondisi bangunan baik, cuma ini (plafon) saja yang rusak," tegas Asrah.

Asrah mengakui, atap yang ambruk tersebut sudah terlihat goyang atau rapuh sejak beberapa hari yang lalu. Namun ia tidak tahu penyebab pasti ambruknya atap di bagian teras kantor kecamatan tersebut.

Hanya saja, pada malam sebelumnya terjadi hujan yang cukup deras di sekitar kantor kecamatan. "Entah penyebabnya apa, memang kemarin hujan deras. Mungkin karena ada kucing lewat ya," tutur pria yang sebelumnya berdinas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember ini.

Kantor Kecamatan Kaliwates baru selesai direnovasi pada Desember 2019. Berdasarkan laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang ada di situs resmi Pemkab Jember, anggaran rehab untuk satu unit kantor itu mencapai Rp 1,533 Miliar.

Tender dilakukan di bawah tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jember. Pemenang tender adalah CV Putri Kencana yang berasal dari Trenggalek.

Renovasi kantor kecamatan Kaliwates dilakukan bersamaan dengan rehab seluruh kantor kecamatan yang ada di Jember. Jumlahnya mencapai 31 unit kantor. Saat itu, proyek sudah sempat menjadi sorotan karena beberapa di antaranya ambruk ketika baru selesai dibangun.

Deretan Bangunan Rusak

Kantor kecamatan pertama yang rusak adalah kantor Kecamatan Jenggawah yang atapnya jebol pada 3 Desember 2019. Padahal, proyek senilai Rp 2,049 miliar itu baru beberapa hari selesai dibangun.

Beberapa hari kemudian, giliran atap di ruang utama kantor Kecamatan Tempurejo yang ambruk pada 29 Desember 2019. Gedung tersebut baru selesai direnovasi dengan anggaran Rp 1,3 Miliar. Seluruh rehab bersumber dari APBD 2019.

Pada Desember 2019 itu, selain kantor kecamatan, juga terdapat sebuah gedung SD yang baru selesai dibangun juga ambruk. Rentetan kasus itu yang kemudian memantik aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus tersebut.

Polres Jember dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember turun berbagi kasus untuk menyelidiki kasus ambruknya proyek fisik Pemkab Jember.

Namun di tengah-tengah penyelidikan yang sedang berjalan, muncul isu bupati Jember melibatkan Kapolres, Kejari dan Dandim dalam proyek renovasi seluruh kantor kecamatan yang ada di Jember pada tahun 2019.

Surat Keputusan (SK) Bupati Jember No 188 Tahun 2019 tentang pembentukan Tim Pendukung Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kecamatan di Jember Tahun Anggaran 2019 itu, secara jelas menempatkan Bupati, Dandim, Kapolres dan Kajari Jember sebagai pengarah proyek Rehab 31 kantor Kecamatan di Jember.

Adapun anggota tim adalah Kasi Pidana Khusus Kejari Jember; Kasi Intel Kejari Jember, Kasat Intel Polres Jember; Kasat Reskrim dan Kanit Tipikor Polres Jember. Dalam SK tersebut juga dijelaskan secara rinci honor yang akan diterima oleh para pejabat tersebut yang bersumber dari Pemkab Jember.

Yang menarik, SK itu berlaku surut karena diterbitkan pada 4 Desember 2019, namun masa kerja tim mulai 3 Januari 2019. Tanggal penerbitan SK itu juga mencolok, karena sehari sebelumnya, yakni 3 Desember 2019, Rehab kantor Kecamatan Jenggawah ambrol saat pengerjaan hampir rampung.

Polisi dan Jaksa Kaget

Kontan saja, SK itu langsung dibantah keras oleh Kejari Jember dan Kapolres Jember.

"Saya kaget saja ada nama saya dalam SK itu. Karena saya tidak merasa ikut dalam kegiatan tersebut," ujar Kapolres Jember saat itu, AKBP Alfian Nurrizal saat dikonfirmasi merdeka.com pada 4 Januari 2020. Saat ini, Alfian telah dimutasi sebagai Wakapolres Metro Bekasi.

Bantahan juga datang dari Korps Adhyaksa. "Kita tidak pernah rapat, tahu-tahu diundang (masuk dalam SK) itu," ujar Kajari Jember, Prima Idwan Mariza saat dikonfirmasi terpisah.

Meski namanya dicatut, kedua pejabat penegak hukum itu memilih tidak memperpanjang masalah demi menjaga kondusivitas. Sebab, kedua lembaga penegak hukum tersebut bersama dengan Bupati Jember, dr Faida, duduk bersama dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Di sisi lain, penyelidikan yang dilakukan kejaksaan dan Polres Jember atas kasus ambruknya sejumlah bangunan milik Pemkab Jember, kini sudah tidak terdengar lagi perkembangannya.