Merdeka.com - Bareskrim Mabes Polri menunda pemeriksaan mantan Danjen Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen TNI (Purn) Soenarko, pada Jumat (16/10), hari ini. Sebab, Soenarko disampaikan kuasa hukumnya sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan.

"Panggilan hari ini, penasehat hukum tersangka Soenarko atas nama Fery Firman menyampaikan bahwa tersangka Soenarko saat ini sedang medical check up di RS Pondok Indah," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdi Sambo saat dikonfirmasi merdeka.com.

Dengan begitu, pihak Soenarko pun mengajukan permohonan kepada penyidik untuk menjadwalkan pemeriksaan ulang.

"PH mengajukan surat permohonan reschedule pemeriksaan," ujarnya.

Sebelumnya, Soenarko dipanggil penyidik Bareskrim Mabes Polri. Pemanggilan terkait pemeriksaan tambahan kasus kepemilikan senjata api (senpi) yang menjeratnya di tahun 2019.

Ferdy Sambo mengatakan pemeriksaan Soenarko dijadwalkan dilaksanakan di Kantor Subdit I Dit Tipidum Bareskrim Polri, Jumat (16/10).

"Pemanggilan kembali tersangka Soenarko untuk pemeriksaan tambahan terkait dengan kasus kepemilikan senjata api pada tahun 2019," kata Sambo, Kamis (15/10) seperti dilansir Antara.

Menurut Sambo, panggilan pemeriksaan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada tersangka.

"Kewajiban penyidik untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang sudah menjadi tersangka. Bila sudah lengkap dan terpenuhi unsur pasal, segera dikirim ke JPU (jaksa penuntut umum) untuk disidangkan," katanya.

Diketahui, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengumumkan Soenarko ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan senjata ilegal, 21 Mei 2019.

Soenarko ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai mengancam keamanan nasional karena senjata yang dimiliki Soenarko diduga akan digunakan dalam aksi 22 Mei 2019.

Soenarko kemudian sempat ditahan. Namun, polisi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Soenarko yang diajukan dengan penjamin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto serta 102 orang purnawirawan TNI/Polri.