Merdeka.com - Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan polemik reklamasi Ancol bisa diatasi jika Pemprov DKI mengembalikan dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang sempat ditarik. Dua raperda yang dimaksud adalah raperda tentang zonasi dan Perda tentang tata ruang.

"Makanya yang lebih efektif bagaimana Pemprov kembalikan dua raperda itu untuk dibahas bersama-sama itu sebagai basic dasar bagi Pemprov untuk melakukan penataan di kawasan hasil reklamasi itu. Misalkan polemik Reklamasi Ancol bisa diatasi lagi dua raperda itu jadi semua akan lebih tuntas," tutur Gembong, Selasa (28/7).

Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI itu menuturkan, dua raperda yang sempat ditarik oleh Pemprov selaras dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 alasannya dalam Perpres memperbolehkan reklamasi untuk beberapa pulau di teluk Jakarta.

Ia menambahkan, jika Perda yang dirancang oleh Pemprov tidak bersesuaian dengan Perpres tersebut, maka perlu diubah untuk penyesuaian.

"Jadi bahasa Pak Anies yang mengatakan Pulau C dan D Pantai Maju dan Bersama sudah tidak berlaku lagi dengan sendirinya karena dalam Perpres itu peraturan di bawahnya bertentangan dengan perpres ini harus menyesuaikan, itu ketentuan," tandasnya.

Pada Mei 2020, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi, Puncak dan Cianjur.

Dalam peraturan tersebut Mantan Gubernur DKI Jakarta mengizinkan pembangunan di empat pulai hasil reklamasi di Teluk Jakarta yaitu pulau C,D,G, dan N. Hal tersebut tertuang pada pasal 81 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Zona B8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pulau Reklamasi C, D, G, N di pesisir pantai Utara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

Kemudian dalam pasal selanjutnya mengatur kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di empat pulau reklamasi ini. Selanjutnya dalam Zona B8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri kawasan peruntukkan permukiman dan fasilitasnya, kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukkan industri dan pergudangan, kawasan pendukung fungsi pusat pembangkit tenaga, dan listrik; dan/ atau kawasan peruntukkan kegiatan pariwisata.

Dalam pasal 121 juga tertulis untuk arahan peraturan zonasi untuk Zona B8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf h terdiri atas: kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman dan fasilitasnya, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pendukung pusat pembangkit tenaga listrik, kegiatan pariwisata, kegiatan industri dan pergudangan, kegiatan pendukung transportasi laut, dan pendirian fasilitas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

Selanjutnya, kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B8 serta mengganggu muara sungai, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, serta usaha perikanan laut.