Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kebijakan Pemerintah yang akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan akan semakin menyusahkan masyarakat. Fadli menyatakan bahwa kenaikan iuran BPJS tidak tepat.

"Saya pikir perlu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Ketika kehidupan semakin susah sementara pelayanan masih dianggap kurang memadai, seharusnya tidak perlu ada kenaikan anggaran BPJS atau iuran BPJS," kata Fadli saat ditemui usai acara The 3rd World Parliamentary Forum On Sustainable Development (WPFSD) yang bertempat di Hotel Patra Jasa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (4/9).

Fadli juga menjelaskan, bahwa dengan adanya kenaikan BPJS tentunya akan memberatkan masyarakat dan seharusnya pemerintah berpikir ulang.

"Tentu ini memberatkan masyarakat dan saya kira dipikirkan ulang karena masyarakat akan diberatkan dengan kenaikan iuran itu," ungkapnya.

Fadli juga berpendapat, dampak dari kenaikan BPJS tersebut tentu akan menyusahkan masyarakat dan banyak juga di daerah masyarakat yang menunggak untuk membayar iuran BPJS.

"Iya saya kira akan menyusahkan masyarakat. Masyarakat selama ini seperti terutang juga oleh iuran-iuran BPJS. Itu di banyak daerah dan cukup banyak, apalagi seperti dianggap setengah memaksa, begitu," jelasnya.

Fadli juga menyampaikan, bahwa menurutnya sebaiknya BPJS memperbaiki pelayanan dan juga harus dievaluasi.

"Menurut saya saat ini perbaiki dong pelayanan. BPJS ini, perlu dievaluasi apakah ini cara yang tepat atau tidak. Karena kan anggaran kesehatan kita menurut Undang-undang itu 5 persen APBN sebenarnya cukup besar," ujarnya.

"Kalau kita pakai asuransi dan nilai asuransi dengan anggaran Rp 30 (atau) 40 triliun mungkin kesehatan bisa gratis bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Fadli.