Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespons baik rencana penambahan besaran tunjangan pensiunan PNS, serta cuti pendampingan melahirkan selama 1 bulan yang digulirkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Hal itu disampaikan Sekda Jabar Iwa Karniwa saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (14/3).

"Kami tentu akan mengikuti aturan itu jika memang nanti disahkan. Tapi, jangan sampai peraturan itu disalahgunakan," ujarnya.

Iwa menilai kebijakan ini berdampak baik bagi psikologis pasangan suami istri untuk mencurahkan energinya kepada anak yang baru dilahirkan.

Dukungan pun bisa diberikan suami kepada istri. Hal ini diyakini bisa menciptakan suasana keluarga yang kondusif.

Menurutnya selama ini PNS tidak diatur untuk mengambil cuti panjang saat istri melahirkan. Pendampingan hanya dilakukan saat istri akan melahirkan, dan setelah melahirkan perannya digantikan oleh kerabat.

"Selama ini memang belum diatur, setelah melahirkan suami tetap kerja," paparnya.

Biasanya, jika ada PNS yang akan mempunyai anak, agar kinerjanya tidak terganggu, secara teknis hal tersebut bisa diatasi dengan melimpahkan pekerjaan pada staf yang posisinya lebih tinggi.

"Akan ada jalan keluar, tapi sekali lagi cuti ini harus dimanfaatkan benar untuk mendampingi istri dan bayinya," katanya.

Sedangkan terkait rencana menaikan tunjangan pensiunan bagi PNS, bisa menjawab kekhawatiran penghasilannya turun drastis. Selama ini pendapatan para pensiunan sebesar 10 persen dari penghasilan biasa. Padahal begitu pensiun kebutuhan lebih besar.

Menurutnya kebijakan ini merupakan apresiasi pusat dan keberpihakan kepada PNS, karena dengan perubahan tersebut selain membantu naiknya angka pensiun, kondisi APBN pun tidak akan terlalu berat.

"Ini juga harus menjadi perhatian bagi PNS agar merencanakan pensiun sejak jauh-jauh hari, agar tak kaget, pendapatan berapa pun seperlima atau sepertiganya harus ditabung," katanya.

Pemprov Jabar sendiri setiap tahunnya mencatat rata-rata 300 sampai 500 orang PNS pensiun. Angka ini dinilai Iwa sudah tepat mengingat beban belanja pegawai Pemprov bisa berkurang.

"Sejak saya di Asda IV itu, targetnya menurunkan belanja pegawai dari 30 persen menjadi 7 persen, sekarang sudah tercapai belanja pegawai hanya 7 sampai 8 persen. Artinya belanja publik lebih besar," paparnya.

Kini jumlah PNS Pemprov Jabar tercatat sekitar 12.300 menurun signifikan dari sekitar 16.000 orang. Di sisi lain pertambahan jumlah PNS dipastikan lebih sedikit di banding yang pensiun.

"Kebijakan ini sesuatu yang baik, karena banyak kasus, PNS begitu pensiun banyak yang stres dan sakit," pungkasnya.