Banyak Pegawai KPK Dikabarkan Tak Lulus Tes Kebangsaan, ICW Salahkan Jokowi dan DPR

Selasa, 4 Mei 2021 11:06 Reporter : Eko Prasetya
Banyak Pegawai KPK Dikabarkan Tak Lulus Tes Kebangsaan, ICW Salahkan Jokowi dan DPR Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. ©2017 Merdeka.com/ahda bayhaqi

Merdeka.com - Beredar kabar sejumlah pegawai KPK tak lulus dalam tes wawasan kebangsaan. Tes tersebut sebagai lanjutan peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana beranggapan jika kabar tersebut benar, maka ketidaklulusan sejumlah pegawai dalam tes wawasan kebangsaan telah dirancang sejak awal. Menurut dia, cara tes ini bak episode akhir untuk menghabisi dan membunuh KPK.

"Sinyal tiba pada kesimpulan itu (episode akhir KPK) telah terlihat secara jelas dan runtut," kata Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/5).

Kurnia merinci sejumlah peristiwa yang merusak lembaga antirasuah. Mulai dari UU KPK baru, kontroversi kepemimpinan Firli Bahuri, dan sekarang pegawai-pegawai yang dikenal berintegritas diyakini akan disingkirkan.

"Kondisi carut marut ini juga tidak bisa begitu saja dilepaskan dari peran Presiden Joko Widodo dan segenap anggota DPR RI," nilai Kurnia.

Kurnia beralasan, andil Presiden Joko Widodo terhadap KPK adalah dua cabang kekuasaan yang pada akhirnya menyepakati merevisi UU KPK dan memasukkan aturan kontroversi berupa alih status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara.

"Tak lupa, ini pun sebagai buah atas kebijakan buruk Komisioner KPK tatkala mengesahkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 yang memasukkan asesmen tes wawasan kebangsaan," jelas dia.

Kurnia menambahkan, TWK kian melengkapi wajah suram KPK di bawah komando Firli Bahuri. Mulai dari ketidakmauan memboyong Harun Masiku ke proses hukum, menghilangkan nama-nama politisi dalam dakwaan korupsi bansos, melindungi saksi perkara suap benih lobster, membocorkan informasi penggeledahan, sampai pada akhirnya melucuti satu per satu pegawai KPK.

"Akhirnya kekhawatiran masyarakat atas kebijakan Presiden Joko Widodo dan DPR yang memilih merevisi UU KPK serta mengangkat komisioner penuh kontroversi terbukti," yakin Kurnia.

"Alih-alih memperkuat, yang terlihat justru skenario untuk mengeluarkan KPK dari gelanggang pemberantasan korupsi di Indonesia," katanya.

Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com [eko]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini