Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menilai banyaknya kepala daerah yang yang dibidik oleh penegak hukum baik itu KPK, Kejaksaan dan Kepolisian karena menggunakan lahan-lahan hutan tanpa sesuai aturan. Pasalnya, aturan penggunaan lahan di daerah seringkali bertabrakan dengan aturan di pusat.

"Banyak kepala daerah yang menggunakan lahan-lahan tanpa aturan. Sehingga bermasalah dengan penegak hukum, Jaksa, KPK dan Kepolisian," kata Herman kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/8).

Politikus Partai Demokrat ini menegaskan, memang disadari secara prinsip pemerintah daerah bisa mengeluarkan izin peraturan penggunaan lahan. Akan tetapi, jangan sampai bertabrakan dengan peraturan yang ada di pusat. Karena kewenangan ada di pusat.

"Tata ruang yang disahkan seolah-olah mereka yang di daerah benar. Untuk kawasan hutan idealnya 30 persen dari sungai dan pulau, itu secara proporsional," jelas Herman.

Untuk mengatasi hal tersebut, dan maraknya pemutihan lahan hutan, Herman menyatakan bakal meminta penjelasan kepada pihak terkait dalam pekan ini. Yakni Kementerian Kehutanan dan Dirjen Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tanggal 6 Juli 2012, mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan, utamanya yang menyangkut keberadaan lahan pengganti dan menyisipkan aturan tentang izin untuk kegiatan usaha perkebunan yang berada di kawasan hutan.

"Untuk itu, kita akan panggil Kemenhut dan Dirjen Kehutanan pekan depan," tegasnya.