Bantuan Sembako Rp200.000 Perbulan Dinilai Masih Kurang

Merdeka.com - Pemerintah dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 akan memberikan bantuan sembako sebesar Rp200.000 perbulan untuk masyarakat miskin. Jumlah tersebut dinilai masih belum cukup memenuhi kebutuhan pangan.

Direktur Eksekutif Indef, Ahmad Tauhid mengatakan, berdasarkan studi belanja penduduk miskin untuk membeli bahan pangan sebesar 52 persen dari total pengeluarannya, sedangkan masyarakat rentan miskin dan hampir miskin sebesar 62 persen.

Pemerintah memberikan bantuan melalui Kartu Sembako dengan nilai manfaat Rp200.000 per bulan kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Besaran bantuan tersebut baru mencakup 15,94 persen dari total pengeluaran masyarakat miskin.

"Bagi penduduk miskin, bantuan ini hanya 15,94 persen dari pengeluaran makanan, relatif sedikit dibanding kebutuhan mereka. Sementara untuk kelompok rentan miskin, rata-rata hanya 11,32 persen. Jauh lebih rendah," kata Ahmad seperti dilansir dari Antara, Rabu (8/4).

Menurutnya, kelompok masyarakat miskin, hampir miskin dan rentan miskin secara umum pengeluarannya bergantung pada makanan. Artinya, jika dalam masa pandemi Covid-19, mereka mengalami kesulitan dalam ketersediaan dan akses makanan, akan berpengaruh besar pada kehidupannya.

"Pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan karena kenaikan harga pangan dan pendapatan masyarakat yang berkurang akibat terdampak PHK," jelasnya.

Ahmad menambahkan, besaran bantuan untuk sembako setidaknya harus dapat memenuhi 25-30 persen dari pengeluaran masyarakat dalam membeli bahan pangan.

"Tadi kita lihat sekitar 15 persen, sangat tidak cukup. Paling tidak, memenuhi 25 sampai 30 persen. Studi di negara lain banyak di atas 20 persen. Apalagi kalau dalam situasi krisis jauh lebih besar," terangnya.

Selain itu, banyak komoditas yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat diakses melalui Program Kartu Sembako, seperti mie instan, gula pasir, hingga minyak goreng. Padahal, komoditas tersebut sangat besar penggunaannya dalam kebutuhan pangan sehari-hari.

Program sembako hanya mencantumkan sumber karbohidrat, yakni beras atau bahan pangan lokal lain, seperti jagung pipilan dan sagu; kemudian sumber protein hewani seperti telur, daging sapi, ayam dan ikan segar.

"Fleksibilitas penggunaan bantuan sembako dalam pandemi ini dibutuhkan karena akan sangat berpengaruh ke garis kemiskinan dan jumlah orang miskin yang cenderung meningkat selama 2020," tutup Ahmad.

Pemerintah, dalam rangka menghadapi pandemi corona covid-19, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan resiko dari penyebaran virus tersebut. Salah satunya adalah jaring pengaman sosial (Social Safety Net) yang tertuang dalam Perpu No 1/2020, termasuk di dalamnya penambahan anggaran kartu sembako.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, membeberkan skema dari penambahan anggaran untuk kartu sembako tersebut. "Skemanya kombinasi antara paket stimulus yang pertama dan juga paket stimulus yang ketiga yang dilaunching setelah Perpu," ujarnya dalam video konferensi, Rabu (8/4).

"Untuk yang stimulus pertama, tambahan manfaat kepada 15,2 juta penerima sembako itu adalah Rp50.000 per bulan. Jadi dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan, tapi hanya untuk 6 bulan," ujarnya.

Di paket stimulus yang ketiga, lanjut Askolani, jangka waktu pemberian ditambah oleh pemerintah. Bukan hanya 6 bulan, tetapi menjadi 9 bulan. Artinya, sampai dengan penghujung tahun 2020, diberikan manfaat Rp200.000 untuk 15,2 juta penerima.

"Kemudian, ditambahkan lagi bukan hanya 15,2 juta penerima manfaat, tetapi ditambahkan 4,8 juta penerima manfaat. Sehingga total penerima manfaat di awal APBN 2020 adalah 15,2 juta penerima manfaat, menjadi 20 juta penerima manfaat sampai dengan Desember 2020," bebernya.

Dari penambahan tersebut, total anggaran program kartu sembako mencapai Rp43,6 triliun dari sebelumnya Rp28,08 triliun. Menurut Askolani, kebijakan ini akan bisa mengcover sampai 25 persen masyarakat golongan menengah ke bawah, sehingga bisa terbantukan kebutuhan pokoknya.

Sebagai informasi, Askolani menambahkan paket tersebut sudah dilaksanakan oleh Kemensos pada April ini, untuk 15,2 juta penerima manfaat sebesar Rp200.000. Sementara, untuk tambahan 4,8 juta penerima manfaat, saat ini sedang dikonsolidasikan oleh Kemensos dengan perbankan agar juga bisa direalisasikan pada April ini.