Bantu KPU Hadapi Pilkada Serentak 2020, Mendagri Siap Sokong Data Kependudukan

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Konsolidasi Nasional 2019 bersama KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak 2020 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pihak Kemendagri pun siap untuk memberikan dukungan data kependudukan sementara kepada KPU.

"Kemendagri memberikan dukungan data kependudukan sementara untuk Pilkada Serentak 2020. Proses masaknya kami serahkan penuh kepada KPU," tutur Tjahjo di lokasi.

"Di samping itu, juga ada usulan untuk rancangan terkait masalah-masalah yang akan dibahas dengan anggota terpilih yang tanggal 1 akan dilantik, mungkin ada revisi, baik UU Pilkada," imbuhnya.

Tjahjo menegaskan, selain persiapan dari KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diharapkannya bisa terus menyempurnakan dan mengevaluasi diri untuk persiapan Pilkada Serentak 2020. Hal ini juga dinilainya bisa jadi persiapan memasuki Pileg dan Pilpres di tahun 2024 nanti.

Tjahjo menekankan, pihak terkait juga harus mendalami kembali durasi kampanye selama proses pemilihan. Sebab, biaya untuk kampanye tidaklah sedikit.

"Apakah benar kampanye harus 8 bulan? Saya kira satu bulan cukup untuk kampanye Pileg dan Pilpres. Yang, kedua apakah pemilu serentak itu memilih anggota DPRD 2, 1, DPR RI, presiden dan wapres harus di hari dan jam yang sama?" ungkap dia.

"Mungkin nanti ada pembahasan bersama, antara DPR, pemerintah, kepolisian, KPU, Bawaslu, DKPP, dan semua elemen-elemen demokrasi yang ada," lanjutnya.

Sejauh ini, Tjahjo menyebutkan bahwa data pemilih potensial Pilkada, DP4, sementara 107.531.640 jiwa yang sudah terdata di Dukcapil Dagri.

Utamakan Kerjasama

Tjahjo menambahkan, untuk beberapa daerah yang belum ada titik temu antara KPUD dan Pemerintah Daerah (Pemda), dia berharap agar segera ada sinkronisasi di antara mereka.

"Mohon terus didekati, disinkronkan semoga ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah bisa dicapai, dimulai dengan tahapan-tahapan sedikit perubahan untuk tahun anggaran di akhir 2019 ini," katanya.

Tjahjo juga memastikan agar anggaran untuk Pilkada Serentak nanti mencukupi secara prinsip. Dia pun sudah memanggil 270 Dirjen Keuangan Daerahnya dan Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri di seluruh daerah untuk memastikan hal itu.

"Karena saya masih punya wewenang untuk memaraf setiap RAPBD atau perubahan APBD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," katanya.

Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat