Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu tidak berada di bawah kendali pemerintah. Hal tersebut menjawab isu terkait pemerintah yang melakukan konspirasi antara KPU dan Bawaslu saat Pemilu 2019. Dia menjelaskan KPU dan Bawaslu dipilih oleh DPR.

"Pada kesempatan ini, saya selaku Menko Polhukam yang dalam hal ini mewakili Pemerintah perlu memberikan penjelasan sebagai berikut Komisioner KPU dan Bawaslu dipilih oleh DPR RI," kata Wiranto usai rapat koordinasi khusus pasca pemungutan suara pemilu 2019 di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Rabu (24/4).

Dia menegaskan KPU bersifat mandiri dan tidak bergabung dalam struktur lembaga negara manapun. Dan memiliki struktur sendiri. "Dengan demikian tidak berada di bawah kendali Pemerintah," ujarnya.

Wiranto juga menegaskan pemerintah tidak ada niat untuk melakukan intervensi terhadap kinerja KPU, Bawaslu. Apalagi kata dia membangun konspirasi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif guna memenangkan pasangan calon tertentu.

"Namun pada kenyataannya saya harus menyatakan bahwa tuduhan konspirasi antara Pemerintah dan KPU/Bawaslu untuk melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilu Tahun 2019 tidak benar, sekali lagi tidak pernah terjadi," kata Wiranto.

Sebab itu, Wiranto berharap masyarakat jangan percaya terhadap kabar hoaks yang menyesatkan. Apalagi kata dia terhasut untuk melakukan gerakan-gerakan.

"Hal tersebut akan mengganggu kedamaian dan keamanan nasional," ungkap Wiranto.