Bantah Konspirasi, Wiranto Tegaskan KPU dan Bawaslu Tak Dikendalikan Pemerintah
Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu tidak berada di bawah kendali pemerintah. Hal tersebut menjawab isu terkait pemerintah yang melakukan konspirasi antara KPU dan Bawaslu saat Pemilu 2019. Dia menjelaskan KPU dan Bawaslu dipilih oleh DPR.
"Pada kesempatan ini, saya selaku Menko Polhukam yang dalam hal ini mewakili Pemerintah perlu memberikan penjelasan sebagai berikut Komisioner KPU dan Bawaslu dipilih oleh DPR RI," kata Wiranto usai rapat koordinasi khusus pasca pemungutan suara pemilu 2019 di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Rabu (24/4).
Dia menegaskan KPU bersifat mandiri dan tidak bergabung dalam struktur lembaga negara manapun. Dan memiliki struktur sendiri. "Dengan demikian tidak berada di bawah kendali Pemerintah," ujarnya.
Wiranto juga menegaskan pemerintah tidak ada niat untuk melakukan intervensi terhadap kinerja KPU, Bawaslu. Apalagi kata dia membangun konspirasi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif guna memenangkan pasangan calon tertentu.
"Namun pada kenyataannya saya harus menyatakan bahwa tuduhan konspirasi antara Pemerintah dan KPU/Bawaslu untuk melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilu Tahun 2019 tidak benar, sekali lagi tidak pernah terjadi," kata Wiranto.
Sebab itu, Wiranto berharap masyarakat jangan percaya terhadap kabar hoaks yang menyesatkan. Apalagi kata dia terhasut untuk melakukan gerakan-gerakan.
"Hal tersebut akan mengganggu kedamaian dan keamanan nasional," ungkap Wiranto.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu
Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU: Pengawasan Presiden Berkampanye Jadi Kewenangan Bawaslu
Bahkan jika ada menteri yang cuti untuk berkampanye juga diawasi Bawaslu.
Baca SelengkapnyaBawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Dinyatakan Langgar Etik Karena Pencalonan Gibran, DKPP Sebut Tak Pengaruh Pencalonan Cawapres
Ketua KPU Diputuskan Langgar Etik Karena Pencalonan Gibran, DKPP Sebut Tak Pengaruh Pencalonan Cawapres
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca Selengkapnya