Bantah akan Kenakan Pajak, Kemenhub Buat Regulasi Penggunaan Sepeda

Sabtu, 4 Juli 2020 15:04 Reporter : Arie Sunaryo
Bantah akan Kenakan Pajak, Kemenhub Buat Regulasi Penggunaan Sepeda Uji Coba Bike Sharing. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan membantah akan melakukan pungutan pajak untuk sepeda yang sedang ngetren di Tanah Air. Hal tersebut disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi, di sela peluncuran Teman Bus, di Solo, Sabtu (4/7).

"Kemarin kita dihebohkan dengan berita hoaks. Bahwa Dirjen Perhubungan Darat akan melakukan kajian terkait masalah pajak sepeda. Tidak benar sama sekali itu," ujarnya.

"Yang sedang kami lakukan saat ini adalah bagaimana kami melakukan kajian, atau membuat regulasi terkait masalah sepeda," imbunya.

Menurut Budi, kecenderungan masyarakat saat ini banyak menggunakan sepeda. Untuk itu pihaknya tengah merancang Peraturan Menteri Perhubungan terkait keselamatan bagi pesepeda.

"Misalnya mungkin tata cara penggunaannya, kalau mau lurus, belok harus seperti apa, kalau menggunakan helm harus seperti apa. Ini sedang kita persiapkan dan saya harapkan minggu depan sudah selesai," katanya.

Ke depan pihaknya juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan infrastruktur bagi pesepeda. Harapannya, sepeda yang saat ini cenderung menjadi gaya hidup akan berubah fungsinya sebagai sarana transportasi ke kantor, sekolah, pasar maupun ke tempat lainnya.

"Jadi untuk kepentingan ekonomis. Ini yang kita harapkan agar nantinya penggunaan sepeda akan sama dengan negara lain. Dan sejalan dengan kita membangun by the service, sepeda ini juga nantinya akan menjadi moda transportasi yang first mile dan last mile," katanya lagi.

Diharapkan juga nanti di halte-halte bus akan disediakan juga tempat penitipan sepeda. Sehingga masyarakat yang akan bepergian menggunakan bus, dari rumah bisa menggunakan sepeda ke halte bus.

Saat ini tren pengguna sepeda di Indonesia memang meningkat saat pandemi Covid-19. Petugas Satpol PP, Pemerintah Kota Solo maupun kepolisian terkadang kewalahan untuk mengatur keberadaan mereka agar tak mengganggu pengguna jalan yang lain, serta tetap menjaga social distancing. Sehingga diperlukan regulasi untuk mengatur penggunaan sepeda. [cob]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini