Bantah ada intervensi, Kapolri sebut mutasi Waseso untuk kaderisasi
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, mutasi merupakan hal yang biasa di tubuh Polri. Dia juga membantah jika mutasi Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso menjadi Kepala BNN merupakan intervensi kekuasaan.
"Gak ada (intervensi Istana). Itu biasa saja kepentingan organisasi. Untuk kaderisasi," kata Badrodin di Mabes Polri, Jumat (4/9).
Lebih lanjut, Badrodin meminta, perihal jabatan terkait angkatan, jangan dipermasalahkan. Seperti diketahui, Komjen Pol Budi Waseso merupakan lulusan Akpol 1984, sedangkan Komjen Pol Anang Iskandar lulusan Akpol 1982. Secara struktural jabatan, Anang turun dan Budi Waseso naik.
"Bisa turun bisa penyegaran," ujarnya.
Badrodin menambahkan, Komjen Pol Budi Waseso akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Joko Widodo. Tanggung jawabnya pun akan lebih luas.
"Itu kan di bawah langsung presiden. Lebih tinggi sebetulnya. Tanggung jawabnya juga lebih luas. Tanggung jawab pemberantasan narkoba di sana kita kan di sini laksanakan saja," ujarnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Timnas AMIN mengungkapkan temuan intervensi program bantuan sosial (bansos) untuk menaikkan suara paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPengukuhan Pengurus Kwarnas Pramuka periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Presiden.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaBawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaBahlil mencontohkan ketika Jokowi dituduh memberikan bansos untuk mengarahkan masyarakat memilih salah satu capres.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan tunjungan pegawai Bawaslu
Baca SelengkapnyaGibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.
Baca Selengkapnya