Merdeka.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono mengutarakan kekecewaannya atas kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak memanggil para pemilik perusahaan-perusahaan yang menyebabkan banjir di Kalimantan Selatan. Terkait hal tersebut Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono menjelaskan tidak semua persoalan harus ditangani Jokowi.

"Tidak harus semua di tangani Presiden," kata Heru kepada merdeka.com, Selasa (19/1).

Heru menuturkan Jokowi sudah memerintah menteri terkait untuk membuat program jangka panjang terkait bencana banjir tersebut. Serta melakukan analisa termasuk penyebab dan analisa lingkungan.

"Sudah diperintahkan kepada menteri terkait sebagaimana bidang untuk membuat program jangka panjang dan melakukan analisa termasuk penyebab dan analisa Lingkungan dan perubahan lingkungan," kata Heru.

Sebelumnya diketahui Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono mengutarakan kekecewaannya atas kunjungan Presiden Jokowi.

Kisworo kecewa lantaran kunjungan Presiden Jokowi ke Kalsel tidak mengambil langkah tegas untuk mengatasi akar masalah banjir. Menurutnya, akar persoalan bencana banjir di Kalsel bukan karena curah hujan yang tinggi. Namun karena deforestasi hutan dan degradasi lahan Kalsel.

Seharusnya, kata dia, Jokowi memanggil para pemilik perusahaan-perusahaan yang menyebabkan banjir di Kalsel itu.

"Pak Jokowi ke Kalsel kalau hanya menyalahkan hujan dan sungai, mending tidak usah ke Kalsel. Seharusnya Jokowi hadir dan kuat, berani memanggil pemilik perusahaan - perusahaan Tambang, Sawit, HTI, HPH untuk menjamin keselamatan rakyatnya, selain penanganan korban," kata Kisworo kepada merdeka.com, Senin (18/1).

Kisworo menaruh harapan kepada presiden Jokowi. Sebab dia yakin, banjir besar di Kalsel saat ini bukan disebabkan era pemerintahan Jokowi. Namun akibat kepemimpinan presiden sebelumnya.

"Sekarang kan bebannya ke Jokowi. Padahal izin-izin sudah ada sebelum era Jokowi. Pak Jokowi kan tinggal sisanya tapi bagaimanapun beliau kepala negara, beliau harus berani tanggung jawab," kata dia.

Dia merinci data yang dimiliki. Dari 3,7 juta hektar luas lahan di Kalimantan Selatan, 1,2 juta hektar dikuasai pertambangan, 620 hektar kelapa sawit. Sebanyak 33 persen lahan atau 1.219.461,21 hektar sudah dikuasai izin tambang, sementara 17 persennya atau 620.081,90 hektar sudah dijadikan perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, luas hutan sekunder 581.188 hektar dan luas hutan primer hanya 89.169 hektar.

"Setelah Otda, bupati boleh mengeluarkan izin tambang. Eh ternyata muncul raja-raja kecil. Bupati dan gubernur lupa diri, semakin masif izinnya,” lanjutnya.

Dari data itu, lanjut dia, Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) semakin mudah semenjak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999. Kemudian, kemudahan untuk ‘mengeksploitasi Sumber Daya Alam’ tersebut semakin tidak bisa dikontrol semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Zaman pak Soekarno itu belum ada eksploitasi SDA soalnya kan ekonomi kerakyatan dan pembenahan ekonomi negara. Nah zaman Pak Harto, SDA dieksploitasi lagi dan semakin massif saat otonomi daerah, kemudian saat muncul UU Minerba tahun 2009 pada era Pak SBY," kata Kisworo.

Walhi menyadari banyak kepala daerah yang tidak amanah dan mementingkan kesejahteraan hidupnya sendiri. "Biar izinnya diberikan ke daerah namun pemimpinnya harus yang pro terhadap rakyat dan lingkungan," tutupnya

Dia berharap, Presiden Jokowi mau diajak berdialog terbuka dengan Walhi serta Organisasi Masyarakat Kalsel serta masyarakat. Sehingga, kepala negara bisa langsung mendengar keluhan curahan hati para rakyat Kalsel secara langsung.

"Dialog terbuka saja, di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil," pinta Kisworo.