Merdeka.com - Banjir di Provinsi Kalimantan Barat semakin meluas. Wilayah yang terendam yang awalnya hanya ada di lima kabupaten kini bertambah menjadi enam kabupaten.

Kabupaten Melawi turut menjadi kabupaten yang terendam banjir sejak 14 Maret 2023. Ada 95 desa di tujuh Kecamatan (Sokan, Tanah Pinoh, Sayan, Pinoh Selatan, Belimbing, Belimbing Hulu, Nanga Pinoh) yang terdampak banjir.

Sebanyak 5.323 rumah dilaporkan terendam. Jumlah warga terdampak mencapai 23.280 jiwa.

Sementara, banjir di Kota Singkawang meluas hingga ke lima kecamatan, yakni: Singkawang Utara, Singkawang Timur, Singkawang Tengah, Singkawang Barat, dan Singkawang Selatan. Sementara jumlah warga terdampak berjumlah 317 jiwa.

Begitu pula dengan Kabupaten Bengkayang, titik banjir yang awalnya ada di lima kecamatan meluas hingga 10 kecamatan, yaitu: Jagoi Babang, Sanggau Ledo, Ledo, Lumar, Sungai Raya Kepulauan, Seluas, Siding, Bengkayang, Sungai Betung, dan Samalantan. Rumah terdampak berjumlah 1.797 unit dan warga terdampak sebanyak 7.755 jiwa.

Banjir yang melanda Kabupaten Kapuas Hulu dan Melawi membuat Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan status siaga darurat bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Daerah ini memang pernah terendam banjir pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022. Penetapan status siaga darurat ini berlaku hingga 26 Maret 2023.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta seluruh stakeholder Pemerintah Kota Singkawang membenahi drainase saluran air agar dapat berfungsi dengan baik jika terjadi hujan deras.

"Benahi saluran air, di mana Singkawang ini topografinya berbukit, jadi saluran tersier harus lebih tinggi dari saluran sekunder, saluran sekunder harus lebih tinggi dari saluran primer, kalau sudah begitu maka tidak akan terjadi banjir sebesar apa pun hujan, karena saluran terkoneksi dengan baik, topografinya jelas," ujarnya, Jumat (17/3).

Sutarmidji juga memerintahkan seluruh stakeholder Kota Singkawang untuk cepat tanggap dalam menangani bencana atau musibah yang terjadi pada masyarakat.

"Jika terjadi bencana, cepat keluarkan SK Status Siaga Bencana, karena cadangan pangan tidak bisa keluar tanpa penetapan status siaga bencana. Justru jika tidak segera menetapkan status siaga bencana maka akan berpengaruh pada angka pertumbuhan ekonomi akan menambah angka kemiskinan," tegasnya.

Meski demikian, Sutarmidji menilai pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang cukup bagus dan memberikan kontribusi yang besar dalam pengendalian inflasi Provinsi Kalbar.

"Tadi saya lihat MCP (Pemerintah Kota Singkawang) bagus, indikator daya saing sudah berada di level atas, ini merupakan modal dasar. Pemerintah Kota Singkawang tinggal memperbaiki data dan terus melakukan inovasi," tutup Sutarmidji.