KAPANLAGI NETWORK
MORE
  • FIND US ON

Bangunan sejarah, markas polisi di Kediri tak bisa asal dipugar

Senin, 6 Oktober 2014 16:32 Reporter : Imam Mubarok
Penyerahan kedaulatan dari Belanda ke RI tahun 1948 di Kediri. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Jika diruntut secara historis berdasarkan papan nama di Kantor Polwil Kediri, bekas Benteng Belanda ini dimanfaatkan kepolisian sejak tahun 1945. Kapolwil yang menjabat pertama atas nama Soediro dengan pangkat Komisaris Kelas I, menjabat selama dua tahun yakni dari tahun 1945-1947.

Sedikitnya ada 28 Kapolwil yang pernah menjabat di bekas Benteng Belanda. Hingga akhirnya Polwil dihapus pada tahun 2010. Dan pejabat terakhirnya Kombes Pol Drs Ahmad Lumumba, SH.

Kantor bekas eks-Polwil Kediri juga pernah digunakan sebagai Mako-2 (Mako-1 Jalan Brawijaya 25 Kota Kediri) oleh dua kapolres sebelum AKBP Budhi Herdi Susianto yakni AKBP MH Ritonga dan AKBP Ratno Kuncoro, antara tahun 2010-2013.

Hingga akhirnya secara resmi Polres Kediri Kota dipindah ke Mako-2 di Jl KDP Slamet 2 Kota Kediri pada 7 Januari 2014 oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Budhi Herdi Susianto. Sebelumnya pada tahun 1 Juli 1983 pernah dilakukan pemugaran di beberapa bagian bangunan di era Kapolwil Kolonel Polisi Drs M Zahri Amin.

Sekedar mengingatkan wilayah karesidenan diserahkan kepada pemerintahan Hindia-Belanda dari Mataram pada tahun 1830, setelah berakhirnya Perang Diponegoro. Kemudian pada tahun 1957 pemerintah Republik Indonesia menghapus karesidenan sebagai pembagian administratif negara.

Semenjak krisis pada tahun 1950-an, sudah tidak ada karesidenan lagi dan yang muncul faktor kekuasaannya adalah kabupaten. Karesidenan kemudian dikenal dengan istilah 'Pembantu Gubernur' (istilah ini sekarang tidak digunakan lagi). Namun, sebutan eks-karesidenan masih dipakai secara informal.

Sebuah sisa pemakaian karesidenan adalah tanda kendaraan bermotor (pelat nomor). Pembagiannya, terutama di pulau Jawa masih banyak berdasarkan karesidenan.

Sebuah catatan seharusnya bangunan bekas Benteng Belanda ini didaftarkan ke Balai Purbakala dan Cagar Budaya Trowulan. Selain bangunan penting, bekas Benteng Belanda ini memiliki nilai kesejarahan yang tinggi sesuai dengan UU Cagar Budaya 11/2010 juga agar 'Si Pemakai' gedung tidak seenaknya melakukan renovasi. [hhw]

Topik berita Terkait:
  1. Sejarah Indonesia
  2. Situs Sejarah
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.